Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela.

Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela

Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela
Proses Penetapan APBD 2018 di MTB Sesuai Prosedur
Umat Stasi Santo Yosep Ilngei Penuh Sukacita Rayakan Bulan Rosario
Inpex Masela Siap Bersinergi Dukung Pembangunan di Kepulauan Tanimbar
Pemprov Maluku Raih Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri
DPRD Maluku Tenggara Gelar HUT ke 7 Kota Langgur
Visit Selaru 2018 Lahirkan Gerakan Bangun Kemandirian di Tanimbar
Jadi Garda Terdepan NKRI, Selaru Dukung Perekonomian Tanimbar
Zakarias Emanratu Ajak Masyarakat Selaru Berdayakan Pangan Lokal
Petrus Fatlolon Ajak Masyarakat Tanimbar Promosi Destinasi Wisata
Damkar Padamkan Kebakaran di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM MTB

Posted: 24 Oct 2018 11:26 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak segan memangkas biaya proyek minyak dan gas bumi (migas) Blok Masela. Langkah ini akan diambil jika biaya proyek anyar itu melewati batas yang ditoleransi pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah memiliki angka nilai batas proyek tersebut. Namun angkanya belum bisa dipublikasikan. "Kalau tidak benar cost-nya harus di-cut," kata dia di Jakarta, Jumat (12/10).

Menurut Arcandra saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih memfinalisasi hasil kajian desain awal (Pre Front End Engineering Design/FEED) Blok Masela yang sudah diserahkan Inpex. Setelah itu hasilnya akan diserahkan ke dirinya.

Pre-FEED Blok Masela mulai dikerjakan Inpex pada Maret 2018 lalu. Setelah pre-FEED disetujui, Inpex akan mengajukan revisi proposal pengembangan (Plan of Development/PoD). Perusahaan asal Jepang itu berencana mengajukan revisi PoD pada November mendatang.

SKK Migas akan memberikan persetujuan PoD tersebut paling lambat dua bulan setelah pengajuan. Dengan begitu, harapannya produksi Blok Masela bisa lebih cepat.

Wakil Kepala SKK Migas Sukandar pernah menyatakan gas Blok Masela bisa mengalir sebelum tahun 2027.

"Target first gas-nya 2027. Namun, kami tidak mau. Harus lebih cepat dua sampai tiga tahun, kami berusaha lebih cepat dan transparan," ujar dia dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (27/8).

Berdasarkan buku Neraca Gas Bumi Indonesia periode 2018 hingga 2027 yang baru terbit, Blok Masela berproduksi tahun 2027. Puncak produksi Blok Masela diperkirakan akan mencapai 1.200 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mengungkapkan besaran biaya pengembangan Blok Masela mencapai US$ 16 miliar. "Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar," kata dia dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8).

Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar.

Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM. "Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya," kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/16).

Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai skema terapung di laut (FLNG), nilainya mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Pulau Yamdena di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar. (Katadata)

Proses Penetapan APBD 2018 di MTB Sesuai Prosedur

Posted: 24 Oct 2018 10:39 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten MTB menegaskan bahwa Proses perencanaan dan penggangaran sampai pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kabupaten MTB sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini diungkapkan sehubungan dengan maraknya isu dan opini negatif yang berkembang di tengah masyarakat serta banyaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB tentang proses penetapan APBD MTB tahun 2018.

"APBD 2018 didahului dengan pembahasan KUA/PPAS, yang diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama, dengan postur RAPBD berimbang. yaitu anggaran dengan jumlah rencana penerimaan atau (pendapatan) yang sekurang-kurangnya sama dengan rencana pengeluaran. Berdasarkan KUA/PPAS tersebut, kemudian ditandatangani kesepakatan antara Bupati Maluku Tenggara Barat dengan DPRD, serta ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat edaran kepada SKPD untuk menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD 2018. RKA tersebut kemudian disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi dan terakhir di-review oleh Inspektorat Daerah." jelas Sekda Rangkoratat pada Rabu (24/10)

Hasil verifikasi dan review kemudian diinput dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEUDA) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan menghasilkan Dokumen RAPBD 2018 yang kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Proses pengajuan Dokumen RAPBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 ke DPRD, didahului dengan penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2018 oleh Bupati MTB Petrus Fatlolon dalam Sidang Paripurna DPRD, dilanjutkan dengan pembahasan komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pemerintah daerah masing-masing.

Pada pembahasan di setiap komisi, terjadi peningkatan usulan program dan kegiatan serta anggaran, sehingga ketika hasilnya dibawa ke paripurna, postur RAPBD yang semula berimbang menjadi tidak berimbang (defisit).

Postur RAPBD defisit itu yang kemudian dibahas dalam paripurna, dan Paripurna DPRD menyetujui bahwa RAPBD 2018 tetap pada postur Tidak Berimbang (Defisit).

"Karena Paripurna DPRD tersebut menghasilkan Postur RAPBD yang tidak berimbang (Defisit), maka sebelum dilakukan evaluasi, Pemerintah Daerah melalui Bupati Maluku Tenggara Barat kemudian mengundang DPRD untuk membicarakan permasalahan defisit APBD 2018 hasil paripurna tersebut. Dalam pembicaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, kemudian menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan bahwa RAPBD yang akan dibawa ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk dievaluasi harus tetap dengan Postur Berimbang," tutur dia.

Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan tersebut, DPRD kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD dan visi misi Pemerintah Daerah.

Pada tahap ini, Pemerintah Daerah kemudian melakukan rasionalisasi dan menghasilkan RAPBD 2018 yang berimbang, selanjutnya bersama-sama dengan DPRD dibawa untuk dilakukan evaluasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Hasil Evaluasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, kemudian disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam paripurna DPRD, dengan postur RAPBD 2018 yang tidak lagi defisit tetapi berimbang.

Menyikapi pemberitaan di beberapa media cetak dan online akhir-akhir ini bahwa terjadi penambahan anggaran pada SKPD tertentu tidak sesuai prosedur, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kembali menegaskan bahwa pembahasan dan Penetapan APBD 2018 Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Jika ada yang berpendapat bahwa Penetapan APBD 2018 tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan maka itu tidaklah benar, hal ini dapat dibuktikan dengan semua fraksi di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD menjadi APBD 2018, yang kita pergunakan hingga saat ini." tutupnya. (Laura Sobuber)

Umat Stasi Santo Yosep Ilngei Penuh Sukacita Rayakan Bulan Rosario

Posted: 24 Oct 2018 10:17 PM PDT

ILNGEI, LELEMUKU.COM – Umat di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku merayakan Bulan Rosario, yang jatuh pada tanggal 1 hingga 30 Oktober 2018 dengan penuh sukacita.

Hal tersebut terlihat dari penuh bahagianya seluruh umat dari salah satu rukun di gereja tersebut, yaitu Rukun Stasi Maria Bintang Laut yang melakukan perarakan sambil mengangkat Arca atau Patung Bunda Maria dengan menyuguhkan tarian dan nyanyian terbaik mereka.

Para umat itu mengunjungi rumah per rumah dari setiap anggota umat rukun tersebut yang berjumlah 32 Kepala Keluarga (KK) pada Rabu (24/10).

Menurut Ketua Rukun Stasi Maria Bintang Laut, Mathias Lermatan perarakan yang dilakukan merupakan program dari Pastor Paroki Stasi tersebut, yaitu Pastor Ungirwalu yang meminta masing-masing rukun untuk mengatur sendiri kegiatan penghormatan kepada Arca Bunda Maria dimana setiap rukun diberikan kesempatan untuk memegang Arca tersebut selama 3 hari.

Ia mengungkapkan untuk memberikan penghormatan dan menjaga Arca yang merupakan simbol dari Bunda Yesus Kristus itu, rukunnya melakukan doa Rosario dan penyembahan selama 3 hari dengan puji-pujian dan tari-tarian sejak Selasa (23/10) hingga Kamis (25/10) serta terlihat seluruh umat sangat antusias merayakan perayaan itu.

"Pada Bulan Rosario di Oktober ini kami harus menyembah kepada bunda maria agar apa yang menjadi pergumulan kita dapat terkabulkan. Kami juga siasati buat kegiatan ini agar semua umat dari muda hingga tua dapat berpartisipasi dalam penghormatan ini. Kegiatan yang dilakukan masing-masing rukun untuk menjaga Arca itu beda-beda" ungkap Lermatan.

Ia pun memberikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh umat rukunya yang sudah dengan hati bersih menerima arca yang suci itu dan menambahkan pada Kamis (25/10) pukul 16.00 WIT akan dilakukan penyerahkan Arca Budan Maria dari rukunnya ke rukun Santo Fransiskus Xaverius serta akan disaksikan oleh seluruh umat Gereja Katolik Stasi tersebut.

"Besok sore Arca akan dibawah dari kita punya penataan ini, jadi saya mohon dari bapak dan ibu, marilah kita semua terus memberikan yang terbaik sehingga pada besok akhirnya kita kembalikan ke rukun yang lain penuh dengan keadaan sehat," ucap Lermatan.

Penjagaan Arca di masing-masing rukun itu sudah dilakukan secara bergilir sejak Minggu (1/10) dan akan berakhir pada Kamis (30/10).

Menurut Ensiklopedia Katolik, Bulan Oktober secara resmi ditetapkan sebagai Bulan Rosario oleh Sri Paus Leo XIII pada tahun 1883, dalam Eksikliknya "Supremasi Apostolatus kepada semua Gereja Kristen Katolik. Sri Paus mengatakan bahwa umat dapat memperoleh indulgensi dengan berdoa Rosario pada bulan tersebut.(Laura Sobuber)

Inpex Masela Siap Bersinergi Dukung Pembangunan di Kepulauan Tanimbar

Posted: 24 Oct 2018 12:53 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Mendukung pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, perusahaan minyak dan gas, Inpex Masela Ltd menyatakan siap bersinergi guna membangun Kepulauan Tanimbar.

Hal ini diungkapkan Acting Senior Manager Communication and Relation Department Inpex Masela Ltd, Muhamad Berli dengan menyatakan dukungan pembangunan tersebut dilakukan dengan berbagai cara positif guna menunjang tiap layanan sosial kepada masyarakat adat yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan migas asal Jepang tersebut.

"Kita dukung melalui dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya perusahaan siap bersinergi dengan pemerintah sehingga kedepannya, Kabupaten MTB dapat maju dan jaya dalam berbagai hal," ujar dia kepada Lelemuku.com di Saumlaki pada Kamis (4/10) lalu.

Selanjutnya mewakili Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, ia juga mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke 19 Kabupaten MTB yang sekaligus akan berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Mewakili pimpinan, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat yg ke 19. Semoga sukses menuju masa depan yang lebih baik dan menjadi tuan rumah, sahabat dan keluarga bagi proyek LNG Abadi dan SKK Migas serta Inpex Masela dan mitranya Shell," ungka Berli.

Saat ini Inpex Masela telah menyelesaikan Kajian desain awal atau Pre Front End Engineering Design (pre-FEED) untuk Blok Masela. Sehingga pembahasan kajian pre-FEED yang telah rampung itu dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni pengajuan revisi rencana pembangunan atau Plan of Development (PoD).

Pre-FEED sebelumnya mulai dikerjakan April 2018 lalu dengan beberapa target diantaranya desain awal fasilitas LNG Darat Abadi Masela yakni desain kilang LNG, pipa, fasilitas terapung produksi, penyimpanan, offloading, sumur bawah laut, estimasi biaya proyek, estimasi jadwal proyek yang lebih detil dan lokasi kilang LNG.

Adapun dari Lapangan Abadi, tercatat potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan kapasitas kilang hingga 9,5 juta ton per tahun (MTPA), sementara puncak lifting pada Blok Masela pada tahun 2027 mencapai 1.200 MMSCFD.

Inpex merupakan perusahaan minyak dan gas terbesar dari Jepang yang saat ini mempunyai lebih dari 70 proyek minyak dan gas di lebih dari 20 negara termasuk di Indonesia, Australia, Brazil, Kazakhstan dan Uni Emirat Arab.

Di Indonesia, Inpex telah beroperasi sejak tahun 1966, dan saat ini berpartisipasi dalam tujuh blok migas yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi termasuk di Blok Masela, dimana Inpex Masela menjadi operator. (Albert Batlayeri)

Pemprov Maluku Raih Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri

Posted: 24 Oct 2018 11:57 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Maluku meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 18 Provinsi yang telah menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat waktu.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo kepada Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam Rapat Pemutakhiran Data TLHP Nasional Tahun 2018 di Bengkulu.

Selain Pemprov Maluku, Pemprov lain yang mendapatkan penghargaan serupa yakni, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,Bengkulu, Sumatera Utara dan Banten.

Menurut Inspektur Provinsi Maluku, Semmy Risambessy kepada pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (23/10), setiap tahun Itjen Kemendagri melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Dari hasil pemeriksaan tersebut ada rekomendasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti.

"Kita tahu bahwa Itjen Kemendagri setiap tahun melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Terkait dengan itu, maka Inspektorat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan," ungkap Risambessy.

Terkait TLHP, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 27 Ayat(5) telah mengatur bahwa tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, setelah hasil pengawasan diterima.

"Jadi, setelah hasil pengawasan Itjen diterima oleh Inspektorat Provinsi, paling lambat 60 hari kerja sudah ditindaklanjuti," kata Risambessy menjelaskan.

Risambessy juga mengatakan, Inspektorat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"Ketika Hasil pemeriksaan berupa temuan Itjen itu diserahkan ke kita, maka kita langsung tindaklanjuti dengan turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita melakukan pendampingan dengan memberikan arahan supaya setiap SKPD bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berusaha untuk mencegah, meminimalisir temuan, sehingga ketika Itjen melakukan pemeriksaan, temuan semakin hari semakin kecil," harapnya.

Inspektorat Maluku, sebut Risambessy, selama ini telah bekerja maksimal. Pasalnya, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah menerima penghargaan dari Mendagri.

"Jadi, kami juga telah bekerja maksimal terkait dengan penyelesaian tindaklanjut temuan Itjen. Nah, disitulah yang menjadi salah satu kriteria penilaian, provinsi mana yang cepat melakukan tindak lanjut. Dan saat ini sudah tahun ke-4, Pemerintah Provinsi Maluku mendapat penghargaan dari Mendagri," tandas Risambessy (HumasMaluku)

DPRD Maluku Tenggara Gelar HUT ke 7 Kota Langgur

Posted: 24 Oct 2018 11:50 AM PDT

LANGGUR, LELEMUKU.COM - Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka peringatan hari ulang tahun langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara yang Ke-7 Tahun 2018 di pimpin oleh ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara TH Welerubun bertempat di ruang sidang DPRD Maluku Tenggara Seni (8/9).

Bupati Maluku Tenggara Ir. Anderias Rentanubun pada kesempatan tersebut dalam sambutanya mengatakan , Peringatan hari ulang tahun langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara yang Ke-7 Tahun 2018, Pemerintah Daerah terus berupaya menata dan mengarahkan pembangunan Kota Langgur pada pencapaian tujuan tersebut, Saat ini terus dibangun sarana dan prasarana, fasilitas dan fasilitas penunjang fungsi dan layanan perkotaan.

Jalan-jalan penghubung dab jalan lingkungan terus dibenahi,gedung dan kawasan pemerintahan juga terus dikembangkan. Gedung pasar,trotoar,pelabuhan, terminal,sarana penerangan jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau,serta penataan kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, terus dilakukan dengan tujuan menjadikan Langgur sebagai kota yang representative dan sekaligus menjadi citra Kabupaten Maluku Tenggara.

Ir. Anderias Rentanubun menambahkan, eksistensi Langgur sebagai ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35b Tahun 2011 sampai dengan hari ini, pada usia yang genap tujuh tahun ,telah menjadikan Langgur tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek baik aspek fisik maupun aspek lainnya.

"Pembangunan Kota Langgur, sebagaimana yang kita harapkan bersama tentu tidak akan berhasil jika dilakukan oleh Pemerintah Daerah semata. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan factor yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilanya. Untuk itu pada hari ulang tahun Ke-7 mengajak segenap warga masyarakat Maluku Tenggara agar secara aktif berpartisipasi dan mendukung segala proses pembangunan di Kota Langgur."ujarnya. (DiskominfoMalra)

Visit Selaru 2018 Lahirkan Gerakan Bangun Kemandirian di Tanimbar

Posted: 24 Oct 2018 11:34 AM PDT

ADAUT, LELEMUKU.COM – Visit Selaru 2018 merupakan upaya untuk membangun kesadaran baru untuk membentuk cara pandang masyarakat akan pentingnya memanfaatkan seluruh potensi kehidupan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Menurut Camat Selaru, Zakarias Emanratu, SP pengelolaan Visit Selaru tahun 2018 tersebut mengusung Tema "Eccofoodmarinetourism", yaitu dengan menjaga dan memanfaatkan lingkungan, pemberdayaan potensi pertanian, perikanan dan peternakan serta memanfaatkan potensi kelautan dan pemberdayakan potensi pariwisata akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan bagi kecamatan dengan luas wilayah 4.334,16 Km tersebut.

"Gerakan ini akan mendorong Kecamatan Selaru untuk keluar dari kemiskinan yang masih saja membelenggu kehidupan masyarakat di pulau ini," kata dia saat menyampaikan sambutan dalam Acara "Mya To Onjout" atau "Adaut Panggil Pulang" di Alun-alun Desa Adaut pada Jumat (19/10).

Emanratu menjelaskan dalam gerakan Visit Selaru 2018 itu menyajikan tiga agenda besar, diantara Myo To Onjout di Desa Adaut, yang sudah terlaksana pada Minggu (15/10) hingga Jumat (19/10), kunjungan Arca Kristus Raja di Desa Adaut pada Bulan November 2018, Lingat panggil pulang pada Bulan Desember 2018.

Serta masih terdapat beberapa iven yang sementara dipersiapkan oleh 5 Pemerintah Desa (Pemdes) lainnya di Kecamatan dengan jumlah penduduk 13.528 jiwa itu, diantaranya Desa Werain, Fursui, Kandar, Namtabung dan Eliasa.

"Kegiatan-kegiatan ini merupakan potensi termasuk tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kecamatan itu untuk mendukung seluruh pelaksanaan agenda Visit Selaru 2018 yang akan bermuara pada peningkatan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu melimpah dan menyediakan pangan lokal bagi kehidupan keluarga dengan menanam ubi, jangung, pisang, kelapa dan rumput laut.

Camat Emanratu menambahkan dengan menyediakan pangan bagi keluarga masing-masing, maka masyarakat Selaru sudah menunjukan pada dunia bahwa Selaru Swasembada Pangan dimana pada tahun ini telah tersedianya bibit jagung 28 ton bantuan pemerintah termasuk peralatan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan swasembada pangan di Kecamatan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3.495 tersebut.

"Kita harus terus berdoa dan berkerja dalam menggapai mimpi dan harapan kita, ingat selalu bahwa lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan, lebih baik membuat sesuatu yang bermakna daripada kita terus bersungut-sungut terhadap masalah yang kita hadapi," tambah dia. (Laura Sobuber)

Jadi Garda Terdepan NKRI, Selaru Dukung Perekonomian Tanimbar

Posted: 24 Oct 2018 11:23 AM PDT

ADAUT, LELEMUKU.COM – Pulau Selaru, yang terletak di Selatan dari Pulau Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku adalah kawasan strategis nasional, yang merupakan garda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Australia.

Menurut Camat Selaru, Zakarias Emanratu, SP dengan keberadaan tersebut, Kecamatan Selaru memiliki peran strategis dalam mendukung peran dan fungsi Negara baik dibidang pertahanan dan fungsi peningkatan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Peraturan Pemerintah (Perpem) Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT dan Keputusan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 dimana Pulau Selaru termasuk Pulau Terluar ke-58.

"Selaru sebagai kawasan strategis yang sangat mendukung ekonomi di daerah ini," kata dia saat menyampaikan sambutan dalam Acara "Mya To Onjout" atau "Adaut Panggil Pulang" di Alun-alun Desa Adaut pada Jumat (19/10).

Emanratu menjelaskan alasan Selaru dapat mendukung Kepulauan Tanimbar, hal itu dilihat dari intensitas pengunjung yang sangat tinggi dengan kunjungan terbanyak dari pemerintah pusat. Mobilitas pengunjung di Kecamatan dengan luas 4.334,16 km itu per tahunnya mencapai hingga 45.000 orang atau 3.750 orang per bulan.

"Itu merupakan peluang terbesar daerah dan kalau dikelola secara baik merupakan potensi terbesara dalam menggerakan perekonomian masyarakat," jelasnya.

Ia juga menuturkan guna menjemput peluang tersebut, pihaknya pun melaksankaan beberapa iven dengan Tema "Visit Selaru 2018" yang akan mendukung kunjungan ke Selaru yang tentu bermuara pada peningkatan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang tersedia.

Iven-iven itu diantanya diantara Myo To Onjout di Desa Adaut, yang sudah terlaksana pada Minggu (15/10) hingga Jumat (19/10), kunjungan Arca Kristus Raja di Desa Adaut pada Bulan November 2018, Lingat panggil pulang pada Bulan Desember 2018.

Serta masih terdapat beberapa kegiatan yang sementara dipersiapkan oleh 5 Pemerintah Desa (Pemdes) lainnya di Kecamatan dengan jumlah penduduk 13.528 jiwa itu, diantaranya Desa Werain, Fursui, Kandar, Namtabung dan Eliasa.

"Kegiatan-kegiatan ini merupakan potensi termasuk tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. (Laura Sobuber)

Zakarias Emanratu Ajak Masyarakat Selaru Berdayakan Pangan Lokal

Posted: 24 Oct 2018 10:12 AM PDT

ADAUT, LELEMUKU.COM – Camat Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Zakarias Emanratu, SP mengajak ke-13.528 penduduk yang tersebar di 7 Desa wilayah kerjanya, diantaranya Desa Werain, Fursui, Lingat, Kandar, Namtambung, Adaut dan Eliasa untuk memberdayakan seluruh potensi pangan lokal yang dimiliki.

"Mari kita sediakan pangan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing, yaitu kita tanam ubi, jagung, pisang, kelapa termasuk rumput laut. Kita tunjukan pada dunia bahwa Selaru swasembada pangan," ajak dia saat menyampaikan sambutan dalam Acara "Mya To Onjout" atau "Adaut Panggil Pulang" di Alun-alun Desa Adaut pada Jumat (19/10).

Emanratu mengungkapkan di tahun 2018 ini masyarakat Selaru sudah menerima bantuan dari pemerintah, berupa bibit jagung sebanyak 28 ton dan peralatan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut.

Ia juga meminta seluruh masyarakatnya agar berbenah diri dengan membangun kemandirian hidup dalam mengurai kemiskinan dari segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, dengan cara mendukung gerakan "Visit Selaru 2018" serta memohon dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) MTB untuk lebih memberikan perhatian dalam mewujudkan cita-cita dan harapan hidup masyarakat Selaru.

"Kami harap Pemda mendukung kami untuk bersama-sama mencapai Visi Bupati Fatlolon dan Wabup Utuwaly, yaitu mewujudkan masyarakat Tanimbar yang sehat, cerdas, mandiri dan berwibawa," mohon Camat Emanratu. (Laura Sobuber)

Petrus Fatlolon Ajak Masyarakat Tanimbar Promosi Destinasi Wisata

Posted: 24 Oct 2018 10:06 AM PDT

ADAUT, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH melalui Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Piterson Rangkoratat, SH mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk giat mempromosikan destinasi wisata dari Kepulauan Tanimbar.

"Perlu kita lakukan pengembangkan objek-objek wisata dengan cara meningkatkan daya saing daerah untuk mengembangkan destinasi itu hingga promosi wisata kepada dunia luar," ajak dia saat menyampaikan sambutan dalam Acara "Mya To Onjout" atau "Adaut Panggil Pulang" di Alun-alun Desa Adaut pada Jumat (19/10).

Bupati Fatlolon mengatakan karena kurangnya promosi berakibat kepada beberapa potensi pariwisata di Bumi Duan Lolat, seperti tarian adat, budaya bakar batu, lomba mancing hingga beberapa destinasi wisata tersembunyi di MTB masih belum diketahui oleh masyarakat luas.

"Sehubungan denga hal itu, maka hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian kita ke depan adalah pentingnya pengelolaan potensi pariwisata bekerjasama dengan SKPD terkait terutama pihak swasta dan masyarakat," katanya.

Fatlolon menuturkan jika masyarakat Tanimbar mempunyai hak untuk memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir, yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan. Masyarakat lokal juga berhak sekaligus bertanggungjawab mengelola kawasan pesisir itu serta pengelolaan kawasan wisata yang sejalan dengan program "Nawacita" Presiden Joko Widodo pada butir ke 3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Ia menambahkan jika semua masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan dan melestarikan semua yang dimiliki akan menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi anak dan cucu masing-masing.

"Dengan membuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," tutur dia. (Laura Sobuber)

Damkar Padamkan Kebakaran di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM MTB

Posted: 24 Oct 2018 09:57 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Musibah kebakaran menimpa Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Rabu (24/10) sekitar pukul 13.50.WIT.

Menurut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) MTB, Cornelis Belay, S.Sos,. M.Si. musibah ini terjadi ketika titik api muncul di atap bangunan bagian belakang kantor tersebut.

"Tepatnya diatas ruangan Bidang Mutasi serta Bidang Diklat dan Pengembangan Kesejahteraan Pegawai," ujar dia.

Hal ini berawal pada pukul 13.30.WIT, ketika Damkar sedang memadamkan kebakaran lahan kosong disekitar Kantor Bupati, Kantor BKDSDM dan Kantor Dinas Perikanan MTB.

Menurut Belay, saat dilakukan upaya pemadaman terhadap bencana kebakaran lahan kosong tersebut, tiba-tiba anggota melihat adanya api dan asap hitam yang berada di atap bangunan belakang Kantor BKSDM.

"Sehingga konsentrasi upaya pemadaman langsung di arahkan ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Personil Damkar langsung memutuskan arus listrik pada kantor tersebut dan langsung menjebol atap bangunan untuk melakukan upaya pemadaman langsung dari dalam bangunan atau diatas plafon," jelas dia.

Satu jam kemudian, api pada bangunan kantor tersebut dapat diatasi menggunakan 1 unit armada yakni mobil damkar beserta mobil suplay air damkar. Setelah memastikan tidak ada lagi titik api pada bangunan disekitar perkantoran, Armada Damkar bersama personil meninggalkan lokasi dan kembali ke Kantor Bupati.

Penyebab kebakaran diprediksi karena hubungan pendek sebab kondisi instalasi bangunan terutama kabel listriknya sudah usang. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, sementara dokumen-dokumen kedinasan yang ada dalam kantor tersebut semuanya dapat diselamatkan.

Operasi Pemadaman yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Cornelis Belay bersama Kasie Pemadam Kebakaran (Damkar) MTB, Julianus Batmomolin, SE dan kepala bidang serta personil Satpol PP ini berakhir pada pukul 14.50.WIT dalam kondisi aman dan selamat. (Albert Batlayeri)