“Itu tertinggi ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan prosentase tingkat kemiskinan sebesar 29.75 persen. Yang kedua Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pesentase 29. 25 persen, dan Kabupaten Kepulaun Aru pada urutan ketiga dengan prosentase 27. 34 persen,” ungkap Kepala BPS Provinsi Maluku, Diah Utami kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Senin (23/2).
Diah Utami mengatakan, kondisi ini diketahui setelah BPS Maluku merilis hasil sensus tahun 2013. Kondisi ini, lebih disebabkan oleh minimnya akses transportasi, sehingga membuat aktivitas pembangunan serta aktivitas perkonomian di tiga daerah itu masih terkendala. “Kebetulan, ini daerah yang di ujung ya, dari Ambon memang agak susah untuk ke sana,” ungkapnya.
Terkait strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tiga daerah tersebut, Utami menegaskan, perlu membuka akses yang baik. Sehingga kondisi ini akan membaik, bila pemerintah daerah Maluku konsisten dalam melaksanakan visi pembangunan yang berbasis gugus pulau. Karena dapat menyentuh langsung kebutuhan masing-masing daerah. “Semoga program ini bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat di tiga daerah ini juga merasakan manfaatnya secara langsung,” harapnya.
Untuk mengukur tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Maluku, BPS menggunakan basic needs approach atau pendekatan kebutuhan dasar. Jadi, kemiskinan dikatakan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Baik makanan maupun non makanan. Dan kita menghitungnya dari pengeluaran. Untuk makanan, ada 52 komoditi. Kemudian untuk non makanan, di perkotaan ada 51komiditi, sementara di pedesaan ada 47 komoditi,” rincinya.
Sementara secara nasional, Utami menyebut tidak ada perbandingan tingkat kemiskinan tingkat kabupaten/Kota. Itu hanya berlaku untuk kemiskinan ditingkat provinsi. Dan sesuai hasil rilis BPS tahun 2014, Maluku menempati urutan keempat daerah termiskin di Indonesia.
“2014, secara nasional untuk tingkat provinsi, Maluku peringkat keempat, setelah Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini prosentase dengan total penduduk di Maluku. Kalau soal jumlah kemiskinan di Maluku hanya 1.1 persen. Karena memang jumlah penduduknya kecil,” jelasnya.
Kendati demikian Utami mengakui, pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Maluku mengalami penurunan. Dimana, pada tahun 2013, prosentase kemiskinan di Maluku sebesar 19.27 persen, turun menjadi 18. 44 persen pada tahun 2014.
Pengamat ekonomi Univesitas Pattimura (Unpatti) Teddy Ch Leasiwal mengatakan, keterisolasian masih menjadi kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tiga daerah yang masuk tiga besar daerah termiskin di Maluku tersebut. “Keterisolasian memang memberi andil terhadap kemiskinan,” ungkap Leasiwal, kemarin.
Pemerintah daerah, kata dia masih belum maksimal dalam membuka keterisolasian menjadi akses yang luas melalui pembangunan infrastruktur transportasi. Namun, ini dinilainya disebabkan oleh minimnya anggaran yang tesedia bagi pemerintah.
Padahal, dengan penyediaan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan atau bandar udara, walaupun berskala kecil, pasti tetap memberi ruang untuk mengurangi keterisolasian dengan membangun infrastrukur transportasi yang memadai.
“Kembangkan daerah-daerah satelit seperti Saumlaki dan Dobo, dan jadikan sebaga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Saya kira, wilayah-wilayah ini jika dikembangkan secara maksimal, akan memberikan efek baik di wilayah sekitar,”ujarnya
Ketua Devisi Pengkajian Laboratorium Pengkajian dan Penelitian Ekonomi (LPPE) Unpatti ini menegaskan, untuk tiga daerah tersebut, akses harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga aktivitas pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut Leasiwal mengatakan, untuk bisa keluar dari kemiskinan serta dapat melakukan lompatan ekonomi, maka dibutuhkan juga kehadiran investasi secara langsung. Ini menjadi alternatif, kendati ini akan menjadi polimik di tengah masyarakat. “Tapi memang sampai saat ini tidak ada satu pun cara yang paling efektif jika kita ingin melakukan lompatan ekonomi, dan ini efeknya cukup besar,” tutupnya. [AmbonExpress]