Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae kepada wartawan mengatakan dirinya akan menghadiri rapat sekaligus akan bersikap atas nama rakyat Maluku. "Saya akan menghadiri rapat tersebut, dan saya akan bersikap mengatasnamakan rakyat Maluku untuk menolak campur tangan Provinsi NTT dalam pengelolaan PI 10 Persen dari Blok Masela itu,"ujar Huwae, Rabu (29/10).
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya dan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam waktu dekat berencana menemui Presiden RI, Joko Widodo. Hal ini untuk membahas pembagian hasil migas Blok Masela.
"Masyarakat NTT berhak memperoleh 5 persen dari hak partisipasi (participating interest) sebesar 10 persen terkait eksplorasi minyak dan gas bumi (Migas) di Blok Masela itu,” kata Frans Lebu Raya, Gubernur NTT.
Blok Masela terletak 300 kilometer dari Saumlaki (ibu kota Pulau Yamdena, Maluku), sedangkan dari NTT jaraknya 800 kilometer. Dua gubernur akan bertemu Presiden Joko Widodo dan kementerian ESDM di Jakarta untuk minta pertimbangan. Ia berharap pemerintah pusat setuju hak partisipasi di blok itu dibagi dua.
Untuk memperoleh hak participating interest, pemerintah daerah perlu mengeluarkan dana cukup besar sebagai penyertaan modal. Dana tersebut harus mulai disertakan sejak eksplorasi hingga operasi produksi. Blok Masela direncanakan mulai berproduksi pada 2015 mendatang dengan volume 500 - 800 mmscfd (million metric standard cubic feet per day).
Hasil studi menunjukkan blok Masela cukup prospektif, akan dikelola selama 20 tahun. NTT juga minta logistic base blok Masela dibangun di Pulau Alor, NTT. [Malukunews]