Menurut Assagaff, kesulitan tersebut berkaitan dengan akses telekomuniaksi. Wilayah yang dipimpinan bupati ini berada di kawasan terluar Maluku dan memiliki infrastruktur telekomunikasi yang belum maksimal.
“Akses komunikasi menjadi penyebabnya. Jika ada hal penting untuk dikoordinasikan, selalu sulit disampaikan secepatnya. Untuk itu, Pemprov akan memperjuangan pembangunan jaringan telekomunikasi untuk wilayah-wilayah terluar di Maluku ke pemerintah pusat ,” ujar Assagaf kepada wartawan kemarin.
Menurutnya, jika anggaran pengembangan komunikasi dibebankan dari APBD maka jumlahnya tidak akan cukup. APBD Maluku hanya Rp2,3 Trilyun, yangmana Rp1,5 Triliun adalah bantuan pempus, sedangkan Rp800 milyar adalah pendapatan asli daerah (PAD).
Donor anggaran pusat memang terbilang sedikit, karena standar penilaian alokasi hanya didasarkan pada luas wilayah daratan. Sementara di Maluku, luas daratan hanya mencapai 7,2 persen, sisanya dikuasai oleh luas lautan.
“Kita sudah sampaikan masalah ini dalam pertemuan dengan komisi X DPR-RI. Saya katakan jika anggaran yang ada saat ini tetap begitu, maka Maluku akan tetap tertinggal, kita tidak maju. Masalah komunikasi hanya jadi keluhan tanpa ada penyelesaian,” terang Assagaff .
Selain Bitto, Assagaff menyatakan dua bupati lainnya yang susah untuk dihubungi adalag Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno dan Plt Bupati Kepulauan Aru Abraham Gainau. Sehingga ia menegaskan bahwa masalah pembangunan sarana komunikasi di Maluku akan diusulkan ke Pemerintah pusat agar bisa diperhatikan. [KilasMaluku/net]