Friday, 16 November 2018

18:14:00
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku.

Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku


Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku

Posted: 15 Nov 2018 01:30 PM PST

Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku
AMBON, LELEMUKU.COM - Tour de Ambon Manise (TDAM) yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Kodam XVI Pattimura dan Pemprov Maluku selama tiga hari, selain memperkenalkan keindahan pariwisata Maluku, juga melaksanakan kegiatan bhakti sosial di sejumlah daerah yang akan dilintasi oleh 431 peserta bersepeda berupa pembagian alat olahraga dan kitab suci umat Islam dan Kristen kepada masyarakat desa yang dilalui peserta, akan mewarnai kemeriahan pelaksanaan TDAM dalam aksi sosial di Pulau Ambon dan Pulau Seram.

Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Kombes Pol. Heru Trisasono, S.I.K, M.Si., selaku Wakil Ketua Panitia dalam konfrensi pers mengaku, TDAM merupakan kegiatan touring yang diikuti ratusan peserta dengan beragam profesi, seperti TNI, Polri, Pengacara, PNS dan lain sebagainya, bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta tim, ikut berpartisipasi dalam TDAM ini. Peserta yang terdaftar hingga saat ini berasal dari Lokal, Nasional, bahkan Internasional. Peserta berasal dari Negara Asing, diantaranya Swiss, Amerika, Denmark dan Prancis.

Pelaksanaan TDAM sendiri, bertujuan untuk mengeksplore atau memperkenalkan tempat-tempat pariwisata yang ada di Provinsi Maluku. Disisi lain, penyelenggaraan TDAM dihelat untuk menciptakan situasi yang sejuk (cooling sistem) dalam menghadapi Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 mendatang.

"Kegiatan berlangsung selama tiga hari. Sejak tanggal 17, 18 dan 19 November 2018," ungkap Heru kepada wartawan di Rupatama Polda Maluku, Kamis (15/11).

Didampingi Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, Heru mengurai jadwal dan agenda TDAM selama tiga hari. Di Hari pertama, peserta bersepeda santai ini akan mengitari Pulau Ambon. Pulau Ambon sendiri terbagi menjadi dua wilayah di Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Hari pertama peserta akan memulai bersepeda dari tempat star yang berada di Natsepa Hotel, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng. Peserta akan mengitari Kota Ambon hingga ke Bandara Internasional Pattimura, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon.

Bandar Udara Pattimura, merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Malteng. Dimana peserta akan melalui kawasan tersebut menuju tempat wisata Batu Layar, Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat, Malteng. Setelah rehat sejenak menikmati salah satu tempat wisata ternama di Pulau Ambon, peserta melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Malteng.

"Jarak yang ditempuh dari lokasi star sampai di pelabuhan Ureng kurang lebih 87 Km. Peserta kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan beberapa kapal yang telah disediakan. Kapal-kapal itu akan membawa peserta bersama sepedanya menuju Pulau Seram, atau tepatnya di Pelabuhan Ina Marina, Masohi, Malteng," jelasnya.

Berlayar dari Negeri Ureng menggunakan kapal, peserta diperkirakan tiba di Pelabuhan Ina Marina, sore hari. Mereka akan kembali mengayun sepeda mengitari Masohi, Ibukota Malteng. Di hari pertama atau tanggal 17 November, itu peserta akan finis di Markas Polsek Waipia.

"Jarak yang ditempuh di hari pertama sekitar 126 Km. Dan Peserta akan istirahat di sejumlah tenda yang disiapkan di Mapolsek Waipia. Di tempat Finsih itu, peserta akan disambut dan dihibur dengan tarian khas asal asal Maluku," kata Heru.

Goes to TDAM kembali berlanjut esok hari, 18 November. Sejak pagi, peserta melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata Pantai Ora, Desa Saleman, Malteng. Dari tempat star hari kedua, jarak yang ditempuh hanya berkisar 57 Km. Meski terbilang dekat, namun medan yang dilintasi agak rumit, karena melalui pegunungan. Peserta diharapkan dapat menyiapkan mental dan fisik agar bisa sampai tujuan dengan selamat.

"Saat menuju tempat wisata Pantai Ora, terdapat beberapa lokasi pistop yakni di KM 12, 28, dan 36 yang berada di simpang Desa Saleman. Setiap pistop tersedia petugas bagian konsumsi, kesehatan, teknisi dan sebagainya," terangnya. (HumasPoldaMaluku)

Satgas TMMD Kodim Ambon Gelar Turnamen Volly Ball di Bandari

Posted: 15 Nov 2018 12:00 PM PST

Satgas TMMD Kodim Ambon Gelar Turnamen Volly Ball di Bandari
RUMAH TIGA, LELEMUKU.COM - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 Kodim 1504/Ambon menggelar Open Tournament Volly  Ball dalam rangka HUT TNI ke-73. Dengan tema "Tabea 4G : Pemuda Kreatif dan Produktif Bersama TNI Untuk Rakyat'  Bertempat di Lapangan bola volly, Dusun Bandari, Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon,  Kota Ambon, Sabtu (3/11).

Dalam kesempatan ini Walikota Ambon Bersama Dansatgas TMMD ke-103 Kodim 1504/Ambon berkordinasi dengan Dinas DPD KNPI dan PBVSI Kota Ambon guna menggelar kejuaraan bola volly antar kampung se-Kecamatan Teluk Ambon.

Adapun sambutan Walikota Ambon Ambon Richard Louhenapessy, SH. Bahwa dengan di selenggarakannya Open Tournament Volly  Ball se-Kecamatan Teluk Ambon adalah untuk membina mental dan karakter generasi muda serta membentuk jiwa yang sehat.
Mengingat waktu dan banyaknya program yang dilaksanakan di kegiatan TMMD, jadi kejuaran bola volly berlangsung selama sepuluh hari, sejak 03 Nopember sampai 13 Nopember 2018.

"Selain sebagai ajang pencarian bibit atlet bola volly,  kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga di Dusun  Bandari, Desa Rumah Tiga dengan TNI khususnya Satgas TMMD ke-103,"pungkasnya.

"Kita berharap dalam kejuaran bola volly ini ada bibit yang muncul membawa nama harum Desa. Di ivent tingkat Kabupaten sering diselenggarakan kejuaran bola volly antar klub juga seperti WaliKota cup, Kecamatan Teluk Ambon sering tampil di event tingkat Kab. Kota Ambon,"ungkapnya.

"Harapanya semoga dengan kejuaran ini sangat bermanfaat dan sangat memotivasi ke depan untuk berkarier lewat olah raga bola volly,"tambahannya. (Penrem151)

Lembaga Agama Berperan Dorong Toleransi Umat Beragama di Maluku

Posted: 15 Nov 2018 10:55 AM PST

Lembaga Agama Berperan Dorong Toleransi Umat Beragama di Maluku
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Lembaga-lembaga agama dalam sinergitas bersama Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya toleransi, kesantunan, kerjasama dan relasi kemanusiaan dalam hidup umat beragama di Kepulauan Maluku.

"Persidangan MPL telah menempatkan GPM sebagai bagian dari seluruh proses pelaksanaan amanah pembangunan jangka panjang daerah Maluku Tahun 2014 hingga 2019 dalam kerangka perwujudan kesadaran religius dan kematangan pluralisme," kata Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Ia menilai persidangan yang melibatkan 34 Klasis se Provinsi Maluku dan Maluku Utara sangat penting dan memiliki makna yang strategis bagi perkembangan dan kemajuan institusi gereja, karena selain melakukan evaluasi kritis, korektif dan konstruktif terhadap berbagai keputusan program yang telah dilakukan juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan arah pelayanan terhadap program kerja yang baru.

"GPM memang harus bertumbuh dan berbuah, sebab berdirinya GPM telah menunjukkan keberpihakan terhadap tugas pelayanan dan pekabaran injil atas dasar ketulusan serta janji penyertaan Tuhan menjadi sandaran kekuatan spiritualitas bagi GPM yang terus terpelihara," nilai Tairas. (Laura Sobuber)

Pemahaman Menanam dan Menyiram Harus Menjadi Kekuatan Moral Bagi GPM

Posted: 15 Nov 2018 10:47 AM PST

Pemahaman Menanam dan Menyiram Harus Menjadi Kekuatan Moral Bagi GPM
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Maluku, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi menilai Motto pelayanan Gereja Protestan Maluku (GPM), yaitu 'Aku Menanam, Apolos Menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan' harus menjadi moral bagi Gereja Protestan Maluku (GPM).

"Sebab itu adalah bagian dari tugas selaku manusia yang wajib dipenuhi tanpa harus memperhitungkan apakah yang ditanam itu nantinya bertumbuh ataukah tidak," nilai dia saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Tairas pun berpesan bahwa hal bertumbuh adalah kewenangan dan otoritas Tuhan sang pemilik kehidupan, sesungguhnya Tuhan menghadirkan kehidupan kepada insan manusia, disertai komitmen dan tanggung jawab untuk menjadi kehidupan itu semakin baik dan bermutu.

"GPM mesti terus berjalan dan tetap mengandalkan tangan Tuhan yang kuat," pesannya. (Laura Sobuber)

Sidang MPL Miliki Arti Penting Dalam Menjaga Eksistensi GPM

Posted: 15 Nov 2018 10:42 AM PST

Sidang MPL Miliki Arti Penting Dalam Menjaga Eksistensi GPM
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Maluku, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi mengatakan pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) se-Kepulauan Maluku ke-40 yang digelar di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11) hingga Jumat (16/11) memiliki arti penting dalam menjaga eksistensi GPM.

"Fase strategis menuju persidangan ke 40 Sinode GPM yakni forum yang legitimit untuk bagaimana merumuskan hal-hal prinsipil yang akan menjadi landasan guna pembahasan lebih lanjut di tngkat persidangan sinodal," kata dia saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Tairas mengungkapkan jika Pemerintah Daerah sangat berkepentingan melihat GPM terus maju dan berkembang mengisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.

"GPM sebagai gereja yan terus bertumbuh telah menjadi gereja yang bukan hanya besar tetapi juga matang dalam membangun kehidupan jemaatnya," ungkanya. (Laura Sobuber)

Said Assagaf Nilai GPM Berkontribusi Menyelesaikan Masalah Masyarakat

Posted: 15 Nov 2018 10:39 AM PST

Said Assagaf Nilai GPM Berkontribusi Menyelesaikan Masalah Masyarakat
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff melalui Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi menilai Gereja Protestan Maluku (GPM) mampu berkontribusi guna menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan, seperti kemiskinan, keadilan, penegakan hukum, krisis lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak dan problematika kemanusiaan lainnya.

"GPM memiliki pola misi bergereja yang efektif, partisipasi dan sekaligus komprehensif serta yang menari adalah ditemuinya mpdel pemberdayaan umat dengan mengunakan pendekatan pola kemandirian," nilai dia dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Assagaf mengatakan GPM telah hadir sebagai organisasi modern yang didukung oleh metode penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada semua tingkatan mulai dari Sinode, Klasis hingga para jemaat. Visi misi GPM kini dan ke depan akan semakin sinkron dengan pola dan karakter pembangunan berbasis 'Good Government, yaitu GPM berada dalam pilar masyarakat yang bukan lagi objek tetapi bertindak sebagai subjek pembangunan.

"GPM memiliki posisi yang strategis dalam kemitraan dengan pemerintah atau pihak manapun, sebab di dalam GPM mesti mempersiapkan diri guna menatap tanggung jawab bersama membela dan merawat kehidupan menjadi prioritas utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.

Gubernur Assagaff berharap lewat moment keagamaan tersebut akan menciptakan pola pelayanan bergereja yang mampu mendemonstrasikan praktek berteologi yang menjadi ciri khas GPM dalam spiritualitas membela dan merawat kehidupan bersama sebagai anak-anak negeri Maluku.

Masyarakat Maluku sendiri setiap saat berhadapan dengan berbagai gejolak ataupun krisis yang datang kapan saja dan dalam bentuk yang variatif. Terlebih saat ini telah memasuki era masyarakat Ekonomi Asean yang sarat dengan kompetisi dan sederet konsekuensi yang mengukitinya.

"Disitulah peran pastoralia, pendampingan dan juga pemberdayaan potensi umat. Oleh sebab itu Gereja terpanggil untuk memenuhi Tri Panggilan Gereja agar menjadi sebuah keniscayaan yang patut dihadirkan di tengah-tengah kehidupan umat Kristen di Kepulauan Maluku," harapnya. (Laura Sobuber)

Sidang MPL Sinode GPM ke-40 Jawab Kebutuhan Pelayanan Gerejawi

Posted: 15 Nov 2018 10:34 AM PST

Sidang MPL Sinode GPM ke-40 Jawab Kebutuhan Pelayanan GerejawiSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) menjadi sarana evaluasi gereja terhadap seluruh dinamika dan perkembangan pelayanan serta merancang bangun strategi pelayanan untuk menjawab kebutuhan pelayanan di tengah-tengah dunia.

"Gereja yang sadar akan kebutuhannya adalah gereja yang sungguh-sungguh hadir di dalam dunia," ujar Ketua Umum Pelaksanaan Sidang MPL Sidang GPM ke-40, Agustinus Utuwaly, S.Sos saat pembukaan sidang tersebut di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (11/11).

Ia menjelaskan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) adalah badan pengambilan keputusan di bawah Sinode yang diwujudkan dalam bentuk persidangan yang terdiri dari Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode dan utusan klasis-klasis.

Persidangan MPL juga merupakan agenda rutin gereja yang terlaksana sekali dalam setahun dan persidangan presbiter sebagai bagian gerak berjalan bersama Jemaat, Klasis dan Sinode yang selaras, serasi, utuh dan dinamis dalam upaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi.

"GPM mengungkapkan pengakuannya bukan saja dalam ajaran, pelayanan dan kesaksian gereja ataupun dalam ibadah-ibadah, tetapi juga dalam persidangan-persidangan gerejawi. Hal itu menunjukan bahwa persidangan MPL Sinode GPM adalah salah satu bentuk pengakuan GPM kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja," jelas Utuwaly. (Laura Sobuber)

Kunjungi OPD di MTB, Ombudsman Nilai Standar Pelayanan Belum Diterapkan

Posted: 15 Nov 2018 09:37 AM PST

Kunjungi OPD di MTB, Ombudsman Nilai Standar Pelayanan Belum Diterapkan
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Selasa (6/11).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Hasan Slamat, S.H., M.H. tersebut dalam rangka melihat kondisi pelayanan publik pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Tanimbar.

Hasan Slamat saat ditemui langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuturkan bahwa semua OPD belum terapkan standar pelayanan sesuai peraturan.

"Di sini kami dapat melihat secara langsung dan jelas bahwa belum semua OPD menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat," ujar dia.

OPD lain yang sempat dikunjungi oleh Tim Ombudsman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan.

Hasan menambahkan bahwa meskipun Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi dan belum dijadikan sebagai objek penilaian kepatuhan penerapan standar pelayanan publik oleh Ombudsman.

Seharusnya OPD memahami dan menerapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 sebagai acuan OPD dalam rangka melayani masyarakat.

"Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berbenah, minimal dapat menerapkan standar pelayanan publik pada masing-masing OPD terutama bagi OPD yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setidaknya hal tersebut sebagai persiapan jika ke depan dijadikan objek penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI," tutupnya. (OmbudsmanRI)

Fesal Musaad Sambut Persiapan Pengembangan Asrama Haji Maluku

Posted: 15 Nov 2018 09:29 AM PST

Fesal Musaad Sambut Persiapan Pengembangan Asrama Haji Maluku
AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, menyambut hangat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun 2019 di hotel Santika Ambon. Terlebih kegiatan dihadiri Direktur Jenderal PHU dan seluruh Pejabat Eselon II PHU.

"Pertemuan ini terasa istimewa karena dihadiri Dirjen, Sekretaris, dan seluruh Direktur Ditjen PHU," ucap Fesal di Ambon, Kamis (15/11/2018).

Dengan logat khas Indonesia timur, Fesal juga menjelaskan istilah Ambon Manise. Katanya, Manise berarti Ambon yang Aman Indah Sejahtera, bukan berasal dari kata manis.

Pada acara tersebut, Fesal juga berterima kasih telah ada penyesuaian jumlah kuota Maluku. Selain itu dia juga berterima kasih karena Maluku menerima anggaran SBSN asrama haji terbesar di tahun 2018.

"Kami sangat berharap akan menjadi embarkasi antara karena kebutuhan jemaah yang berasal dari ratusan pulau yang tersebar di Maluku," harapnya.

Mengenai penerima SBSN 2019, Fesal berbagi tips kepada unit penerima dana agar pelaksanaan proyek berprinsip tepat waktu, tepat prosedur, tepat sasaran, dan tepat kegunaan.

"Yakinlah bahwa SBSN revitalisasi Asrama Haji berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi umat," pungkasnya. (HumasKemenag).

Fahri Hamzah Harap Proses Pembangunan di Maluku Tak Terhambat Administrasi

Posted: 15 Nov 2018 09:22 AM PST

Hasil kesepakatan dimaksud memuat 4 point penting diantaranya: Pertama, bagi peserta CPNS yang telah memenuhi passing grade Seleksi Kompetensi Dasar sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 37 Tahun 2018 tetap dinyatakan lulus.  Kedua, bagi formasi jabatan yang tidak ada kelulusan sesuai passing grade maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.  Ketiga, bagi formasi jabatan yang kelulusannya belum memenuhi jumlah formasi maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.  Keempat, bagi formasi yang tidak ada pelamar tidak boleh dihilangkan tetapi dialihkan ke formasi lain sesuai kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.  Fahri Hamzah menyambut baik hasil kesepakatan yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut kepada Presiden RI.  Selain bertemu dengan DPR RI, juga sudah diagendakan hasil kesepakatan ini akan diserahkan langsung pada saat audiensi dengan Presiden RI dan Menteri PAN dan RB RI dalam waktu dekat ini.
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah menekankan jangan sampai proses akselerasi pembangunan daerah di Indonesia Timur, terutama di Kepulauan Maluku terhambat karena proses administrasi yang rumit dan panjang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menanggapi keluhan para kepala daerah dari Provinsi Maluku diantaranya yang diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Tahen Hanubun, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Walikota Tual Adam Rahayaan, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon dan beberapa bupati lainnya yang mengeluhkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku, yang tidak sebanding dengan hasil kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Karena itu kita harus betul-betul memperhatikan agar proses akselerasi pembangunan di timur jangan tertunda oleh kekurangan sumber daya manusia yang menangani daerah kepulauaan," papar Fahri di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu beranggapan, metode penilaian seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan Calon PNS tidak bisa disamaratakan antara pusat dan daerah. Pasalnya antara kebutuhan daerah dengan pusat tentu berbeda. Menurutnya permasalahan di daerah kepulauan seperti Maluku tidak sama dengan daerah Indonesia bagian barat yang akselerasi pembangunannya sudah saling terkoneksi sehinggan proses pengembangan SDM lebih maju.

Fahri menambahkan, jangan samakan Maluku dengan daerah Indonesia yang di barat, pembangunan Indonesia bagian barat dinilai maju karena pembangunan infrastruktunya masif. Di Jawa misalnya sudah ada jalan tol yang terkoneksi ke seluruh provinsi, ada juga kereta cepat di Jakarta yang terhubung ke Jawa Barat yang sebentar lagi bisa dimanfaatkan.

"Di sana kan enggak ada tol, orang pakai perahu karena masih melalui laut, daratnya cuma tujuh persen, yang lainnya itu lautan semua," ujar Fahri.

Selain itu dia juga menyinggung soal administrasi yang belum sederhana dan cenderung lamban.

"Jangan problem administrasi ini membuat kita lamban, kemudian kita seperti bertele-tele, padahal keperluannya ini kan besar sekali dan perlu waktu yang cepat. Intinya pemerintah terbuka dan memberi time-table yang fix kepada daerah, karena daerah ini harus jalan juga, satu sisi mereka keluarkan pensiunan banyak, tapi harus juga diimbangi dengan rekrutmen baru dengan jumlah yang memadai," jelas Fahri.

Di Maluku kebutuhan SDM di birokrasi pemerintahan cukup mendesak, karena kebutuhan SDM yang bersatatus ASN di daerah tidak bisa ditunda, harus segera bekerja. Sementara pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan.

"Kita lihat tadi itu kelulusannya di bawah dua persen di beberapa tempat. Karena itu harus ada kebijakan yang paling tidak di tahap awal dijelaskan oleh pemerintah bagaimana memenuhi angka itu," ungkap Fahri.

Sementara itu terkait pertemuan dengan Wakil Gubernur dan para walikota dan bupati, Hamzah menyatakan ada 4 poin hasil kesepakatan yang akan dilanjutkan ke Presiden RI, Joko Widodo dan KemenPANRB  diantaranya: Pertama, bagi peserta CPNS yang telah memenuhi passing grade Seleksi Kompetensi Dasar sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 37 Tahun 2018 tetap dinyatakan lulus.

Kedua, bagi formasi jabatan yang tidak ada kelulusan sesuai passing grade maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.

Ketiga, bagi formasi jabatan yang kelulusannya belum memenuhi jumlah formasi maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.

Keempat, bagi formasi yang tidak ada pelamar tidak boleh dihilangkan tetapi dialihkan ke formasi lain sesuai kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.

Sementara itu Bupati Malra, Thahaer Hanubun menyampaikan  dari 1604 Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yang berlangsung dari Tanggal 10 November sampai dengan 13 November 2018, peserta yang Lulus Seleksi Kompetensi Dasar berdasarkan Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) sebanyak 7 peserta atau 0,4495 persen.

Padahal kebutuhan PNS dalam posisi Fungsional Guru di Maluku sebanyak 122 Jabatan, posisi Fungsional Kesehatan sebanyak 100 Jabatan, serta posisi Fungsional Teknis sebanyak 30 Jabatan sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Menurut Thahaer Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Kesehatan yang tersebut di atas, sangat dibutuhkan untuk pengisian Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan pada Sekolah-Sekolah dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu (PUSTU) atau Poliklinik Desa (POLINDES) yang diprioritaskan pada wilayah Tertinggal dan Terluar. (HumasDPRRI)