Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemprov Maluku Dukung Aparat Keamanan Tertibkan Penambangan di Gunung Botak.

Pemprov Maluku Dukung Aparat Keamanan Tertibkan Penambangan di Gunung Botak

Pemprov Maluku Dukung Aparat Keamanan Tertibkan Penambangan di Gunung Botak
Pemerintah Pusat Anggarkan Rp1.5 Miliar Untuk Adminduk di SBT
Said Assagaff Tinjau Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon
Pesta Rakyat Banda Tahun 2018 Tunjukkan Pentingnya Kepulauan Banda
Pembukaan Sidang MPL Sinode Gereja Protestan Maluku ke-40

Posted: 12 Nov 2018 08:46 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku didukung TNI dan Polri dan juga Kejaksaan akan membentuk Tim Gabungan dalam rangka menertibkan kegiatan illegal penambangan emas dan peredaran penggunaan bahan-bahan berbahaya yang merusak lingkungan yang saat ini beroperasi di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Keputusan tersebut diambil setelah gubernur Maluku, Said Assagaff memimpin rapat terbatas yang dihadiri Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Triono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen (TNI) Khairully. Sedangkan Pangdam XVI/ Pattimura diwakili Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel (Inf) R. Suranto dan Karo Ops Kasdam XVI/Pattimura Kol (Inf) Ali Aminudin, dan Dantamal Ambon diwakili Wakil Dantamal IX Ambon Kol (Marinir) Supriyono.

Rapat yang berlangsung selama dua (2) jam di ruang rapat gubernur Maluku, Selasa (18/9) selain membahas persoalan Gunung Botak juga membahas tentang kesiapan Penyelenggaraan Pesparani I Tingkat Nasional yang akan berlangsung di Maluku. "Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI-Polri di Gunung Botak," ujar Assagaff.

Menurutnya, sebagai penanggung jawab keamanan, maka kepolisian yang akan menangani masalah keamanan sementara TNI akan mem-backup. "TNI backup biar polisi sebagai keamanan. Kita hidupkan pos gabungan," tegasnya.

Dirinya menginginkan keberadaa pos gabungan pengamanan di Kawasan Gunung Botak harus permanen. Maksudnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

"Saya kira harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga bulan saja karena ditakutkan para penambang illegal dan peredaran bahan-bahan berbahaya akan terus berlangsung," terangnya.

Menurutnya, penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak luas, sehingga pembentukan pos gabungan sangat penting dilakukan.

"Kalau bisa mulai minggu-minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh pemerintah daerah Maluku," kata Assagaff.

Di lain sisi, Assagaff juga meminta aparat kepolisian untuk menindaktegas setiap kegiatan yang merusak lingkungan. "Siapapun yang terlibat disini harus ditindak, karena kita mau daerah ini aman,'' ucap Assagaff.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa usai pertemuan kepada pers mengaku mendukung langkah pembentukan Pos Gabungan TNI,Polri dan Pemprov Maluku.

"Akan ada kegiatan terpadu TNI, Polri dan aparat Pemda untuk melakukan ketertiban di Kawasan Gunung Botak. Keberadaan pos pengamanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tidak hanya satu (1) atau dua (2) bulan saja, karena kegiatan yang terjadi telah merusak lingkungan," kata Lomowa.

Mantan Kakorlantas Polri itu menegaskan, siapapun yang melakukan kegiatan illegal akan ditindak. "Intinya tidak boleh beroperasi kalau tanpa ijin, merusak lingkungan dengan penggunaan Sianida, Mercury atau segala macam bahan yang berbahaya yang merusak lingkungan akan ditindak," tegasnya.

Sikap tegas itu juga diberlakukan termasuk kepada aparat yang terlibat. "Apabila ada aparat yang terlibat akan dihukum tegas," tandas Lumowa. (Kemendagri)

Pemerintah Pusat Anggarkan Rp1.5 Miliar Untuk Adminduk di SBT

Posted: 12 Nov 2018 08:35 PM PST

BULA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana untuk membiayai pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, selama tahun 2019 mendatang sebesar Rp1.5 miliar.

Jumlah dengan total Rp. 1.502.520.000, anggaran ini adalah yang ketiga terbesar dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak Rp. 1.914.928.000 dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.537.370.000.

Dengan jumlah keseluruhan Rp907,5 miliar jumlah tersebut merupakan akumulasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelatanan Adminduk provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakruloh, saat memberikan arahan di acara Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (GISA) di Bula, SBT pada Selasa (06/11).

Zudan menjelaskan, saat ini pemerintah tengah concern dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Itulah mengapa jumlah sebesar itu dianggarkan untuk mengejar cakupan dan peningkatan kualitas layanan Adminduk seluruh Indonesia.

"Hari ini saya sekaligus menyampaikan bahwa untuk tahun 2019 pemerintah pusat menganggarkan Rp. 907,5 juta untuk layanan Adminduk di daerah," kata Zudan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan terus rutin memberikan bantuan anggaran tersebut. Namun juga mengingatkan bahwa anggaran tersebut tidak boleh mengurangi atau menghilangkan anggaran dari APBD murni.

Hal itu tiada lain agar pelaksanaan layanan Adminduk di tiap daerah dapat berjalan merata dan sama, melaui dukungan anggaran pusat serta APBD.

"Ini untuk memastikan seluruh layanan Adminduk di seluruh Indonesi berjalan sama," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas mengatakan, meski diperuntukan bagi pelayanan nonfisik Adminduk, anggaran tersebut akan sangat membantu pihaknya mewujudkan berbagai target Adminduk di tengah keterbatasan APBD.

"Sudah sekitar 15 tahun kami belum bisa melakukan apa-apa karena kekuatan APBD kami tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan di Kabupaten kami ini dalam waktu singkat", jelas Abdul Mukti Keliobas.

Ia berharap, pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil bisa melihat dan memahami kondisi tersebut untuk mendapatkan berbagai solusi.

"Kami sunguh berharap, mudah-mudahan Pak Dirjen lihat. Tolong bantu kami memberi solusi, sehingga Kabupaten SBT bisa berdiri tegak seperti kabupateb lain di Provinsi Maluku," tutupnya. (Kemendagri)

Said Assagaff Tinjau Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon

Posted: 12 Nov 2018 08:23 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon yang berlokasi di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Minggu (11/11).

Peninjuan tersebut untuk mengetahui secara langsung progres yang telah dicapai oleh kontraktor terhadap pelaksanaan pembangunan rumah sakit (RS) yang digadang-gadang akan menjadi RS rujukan terbesar di Kawasan Indonesia Timur itu.

Sebagaimana diketahui, RSUPT akan dibangun dengan konstruksi berlantai delapan (8) dan memiliki landasan helikopter.

Hasil pantauan yang diperoleh dari tinjauan terhadap pelaksanaan pembangunan RS sangat positif.Dipastikan pada akhir Desember 2018 mendatang, pembangunan gedung telah mencapai 80 persen.

"Diperkirakan Desember 2018 gedungnya sudah sampai pada struktur lantai 4 yang terselesaikan," ungkap salah satu kontraktor yang saat itu ditanyai Assagaff.

Kontraktor juga menjawab pertanyaan Assagaff, yang mempertanyakan soal kapan rampungnya proyek tersebut, sehingga bisa diresmikan. "Diperkirakan Desember 2019 sudah bisa diresmikan," ungkapnya.

Gubernur meninjau satu per satu gedung yang telah dibangun dan memotivasi untuk segera merampungkan proyek dimaksud. Usai peninjauan, Gubernur Assagaff berkesempatan menandatangani testimoni untuk meyakinkan semua pihak termasuk kontraktor yang bekerja bahwa keberadaan fasilitas RSUPT sangat dibutuhkan masyarakat Maluku.

Setelah melakukan peninjauan, Assagaff langsung bertolak ke Jakarta untuk menghadap Presiden RI, guna melaporkan progres pembangunan RSUPT yang dibiayai melalui dana pusat.

Saat peninjauan, Assagaff didanpingi Kepala Dinas PU Provinsi Maluku Ismail Usemahu dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku Muhammad Junaries. (Kemendagri)

Pesta Rakyat Banda Tahun 2018 Tunjukkan Pentingnya Kepulauan Banda

Posted: 12 Nov 2018 08:11 PM PST

BANDA, LELEMUKU.COM - Pulau Run yang merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang pernah menjadi penyebab perang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1652 sampai 1654. Penyebab perang itu, disebabkan keinginan kedua negara untuk memonopoli perdagangan pala dunia.

"Kepulauan Banda merupakan penghasil pala saat itupun, dikuasai oleh Belanda. Bahkan, Pemerintah Ratu Elizabeth I mengirimkan ekspedisi untuk mendapatkan pala di Pulau Run, yang kemudian dijajahnya," demikian disampaikan Asisten III Setda Maluku, Zulkifli Anwar saat membacakan sambutan mewakili Gubernur Maluku pada Acara Pembukaan Event Pesta Rakyat Banda Tahun 2018 yang dipusatkan di Istana Mini, Minggu (11/11) di Banda Neira.

Bahkan, kata Assagaff, kesepakatan antara Inggris dan Belanda pada 13 Juli 1667 yang dikenal dengan perjanjian Breda, Pulau Run diserahkan kepada Belanda, sebaliknya Inggris mendapatkan New Amsterdam yang sekarang bernama Manhattan di New York, Amerika serikat.

"Ratusan tahun kemudian, Manhattan berkembang menjadi kota metropolis sementara Pulau Run kian terlupakan," ungkap Assagaff.

Selain sebagai penghasil pala, sebut Assagaff, Kepulauan Banda turut pula berperan penting dalam lahirnya Indonesia.

"Di Banda kolonialisme dimulai. Namun di Banda pula, ide-ide kebangsaan lahir," paparnya.

Dia menyebutkan, pada saat hampir bersamaan, 4 (empat) orang Founding Fathers Indonesia yakni, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri di asingkan ke Banda Naira.

"Kisah terusirnya pribumi dan kedatangan bangsa-bangsa yang kemudian menjadi orang Banda dalam ragam interaksi sosial budaya, membuat Sutan Syahrir menjadikannya sebagai salah satu gagasan dalam perumusan Undang-Undang Dasar," kata Assagaff.

Sangat pentingnya, sejarah Banda untuk Indonesia, sebut Assagaff, sehingga, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Maluku bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata serta stakeholder pariwisata melaksanakan salah satu event yakni, Pesta Rakyat Banda yang termasuk dalam 100 Wonderful Event di Indonesia pun digelar.

Untuk itulah, dukungan dan partispasi sangat dibutuhkan. "Pesta rakyat Banda ini sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi kita bersama.

Dirinya mengajak, seluruh stakeholder untuk menjadi agen dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan positif di Maluku.

"Saudara-saudara dapat menyampaikan pesta rakyat dan event-event di daerah melalui media-media sosial yang saudara-saudara miliki, sehingga menularkan suasana positif bagi para wisatawan dan calon wisatawan untuk selalu berkunjung ke Maluku khususnya di Banda Neira," tandas Assagaff (Kemendagri)

Pembukaan Sidang MPL Sinode Gereja Protestan Maluku ke-40

Posted: 12 Nov 2018 05:00 AM PST

SIFNANA, LELEMUKU.COM – Pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) ke-40 Tahun 2018 berlangsung meriah di Lapangan Mandriak, Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (11/11).

Ronny SW. Tairas saat memukul tifa tanda membuka Sidang MPL Sinode GPM

Dalam Sambutannya, Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff melalui Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi menyatakan persidangan MPL itu telah menempatkan GPM sebagai bagian dari seluruh proses pelaksana amanah pembangunan jangka panjang daerah Maluku Tahun 2014 hingga 2019.

Ia mengatakan pembangunan bidang agama dalam kerangka perwujudan kesadaran religius dan kematangan pluralisme di Maluku, memposisikan lembaga-lembaga agama dalam sinergis bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus mendorong terwujudnya toleransi, kesantunan, kerjasama dan relasi kemanusiaan dalam hidup umat beragama di Maluku.

"Persidangan ini sangat penting dan memiliki makna yang strategis bagi perkembangan dan kemajuan institusi gereja, karena selain melakukan evaluasi kritis, korektif dan konstruktif terhadap berbagai keputusan program yang telah dilakukan tetapi juga tanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan arah pelayanan terhadap program kerja yang baru," kata dia.

Assagaf mengakui jika Pemerintah Daerah sangat berkepentingan melihat GPM terus maju dan berkembang mengisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. GMP senagai gereja yang terus bertumbuh, telah menjadi gereja yang bukan hanya besar tetapi juga matang dalam membangun kehidupan jemaatnya.

Ia pun berharap lewat persidangan tersebut para hamba-hamba Tuhan dari seluruh Kepulauan Maluku dapat merancang pola pelayanan bergereja yang mampu mendemonstrasikan praktek berteologi yang menjadi ciri khas GPM, dalam spirilual membela dan merawat kehidupan bersama sebagai anak-anak negeri Maluku.

"Masyarakat kita setiap saat berhadapan dengan berbagai gejolak ataupun krisis yang datang kapan saja dalam bentuk yang variatif. Terlebih kita telah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, yang sarat dengan kompetisi dan sederet konsekuensi yang mengikutinya. Disitulah peran pastoralia, pendampingan juga pemberdayaan potensi umat," harap orang nomor satu di Kepulauan Maluku tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia pelaksana persidangan dengan Tema "Allah kehidupan, tuntunlah kami untuk membela dan merawat kehidupan" dan Sub Tema "Memuliakan Tuhan dengan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan bangsa," Agustinus Utuwaly, S.Sos mengatakan MPL adalah badan pengambilan keputusan di bawah Sinode yang diwujudkan daalm bentuk persidangan, yang terdiri dari Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode dan utusan Klasis-Klasis se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Persidangan MPL sesungguhnya adalah agenda rutin gereja yang terlaksana sekali dalam setahun. Ini adalah persidangan para Presbiter sebagai bagian dari gerak berjalan bersama antara Jemaat, Klasis dan Sinode yang selaras, serasi, utus dan dinamis dalam upaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi," kata dia.

Utuwaly menuturkan pihaknya telah berupaya mengemban tanggung jawab kepanitiaan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh MPH Sinode GPM untuk menyiapkan berbagai keperluan teknis demi terselenggaranya event sidang gerejawi itu.

Ia mengungkapkan bahwa sidang tersebut dilaksanakan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2.095.000.000 yang merupakan bantuan dari Pemda MTB, bantuan Klasis-Klasis se-GPM dan para donator serta bantuan natura berupa bahan makanan dari 17 Jemaat se-Klasis Tansel.

"Kami mengakui keterbatasan sebagai panitia, tetapi dalam sebuah keyakinan nahwa Kristus sebagai pemilik gereja akan menunjukan kebaikan demi suksesnya sidang ini dan berharap momentum gerejawi ini menjadi sarana untuk terus memperkuat persaudaraan yang sejati, sebagaimana komitmen GPM menjadi gereja orang basudara," ungkap Utuwaly.

Acara akbar itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Anggota DPR RI Mersy Barens, Ketua MPH Sinode GPM Pdt. A. J. S. Werinussa, Bupati MTB Petrus Fatlolon, SH., MH bersama ibu serta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Forkopimda MTB, Para Ketua Klasis se-GPM, Ketua dan Jajaran Pengurus Besar AMGPM, Pimpinan umat beragama.

Acara itupun diisi dengan parade tari-tarian dari para siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Tansel dan puji-pujian dari Solo dan Paduan Suara serta dilaksanakan launching buku dengan judul "Menenun Injil di Kepulauan Tanimbar" dan "Gereja yang bersaksi dan melayani di hati bangsanya". (Laura Sobuber)