Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Gempa Bumi 5.5 SR Guncang Utara Kepulauan Tanimbar.

Gempa Bumi 5.5 SR Guncang Utara Kepulauan Tanimbar

Gempa Bumi 5.5 SR Guncang Utara Kepulauan Tanimbar
Di Tengah Pusaran Politik, Badan Pusat Statistik Tetap Pertahankan Independen
Suko Pranoto Pimpin Simulasi Pengawalan Pengamanan Capres dan Cawapres di Maluku
Balai PSKL Maluku Papua Gelar Sosialisasi Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Harus Aktif Berpartisipasi Rayakan HUT MTB ke 19
Suhariyanto Ungkap 3 Hal Kualitas Data Badan Pusat Statistik

Posted: 26 Sep 2018 11:07 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Aktivitas gempa bumi dengan mangnitudo 5.5 skala richter (SR) mengguncang Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku pada Kamis (27/9).

Gempa yang terjadi pada pukul 14:29 WIT berada pada koordinat 7.01 lintang selatan (LS) dan 131.33 bujur timur (BT) atau berlokasi Tepat di perairan Kecamatan Wuarlabobar, 46 km arah Barat Kota Lara atau 107 km Utara Kota Saumlaki.

Guncangan gempa ini sempat dirasakan oleh warga di Kota Saumlaki, Amos melalui facebooknya menyatakan gempa tersebut dirasakan saat dirinya sedang memperbaiki kendaraanya.

"Saya merasakan gempa tapi, goyangannya kecil," ujar dia.

Meski mencapai 5.5 SR, Badan Metorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku menyatakan gempa dengan kedalaman 106 km ini tidak berpotensi tsunami baik di Wuarlabobar, maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Albert Batlayeri)

Di Tengah Pusaran Politik, Badan Pusat Statistik Tetap Pertahankan Independen

Posted: 26 Sep 2018 09:21 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto melalui Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE menghimbau kepada seluruh pegawai BPS agar di tengah tahun politik saat ini supaya tetap tenang, luruskan niat, pertahankan independen dan perkuat pijakan terhadap basis statistik.

"Di tengah pusaran politik akhir-akhir ini, data BPS menjadi semakin sentral. Berbagai polemik, pro dan kontra bisa timbul dari data yang BPS hasilkan. Untuk itu kuasai konsep definisi, metodologi dan interpretasi serta tunjukan kepada semua bahwa kita adalah statistisi yang professional, memiliki integritas tinggi dan amanah," kata dia melalui sambutan pada apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa", pada Rabu (26/9).

Suhariyanto membeberkan beberapa data statistik yang BPS hasilkan mungkin masih belum sempurna, baik dari desain sampling maupun non sampling, tetapi BPS harus tetap jujur dalam bekerja dan terus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas data tersebut.

"Saya yakin dengan terus bekerja keras dan cedas, upaya kita pasti akan membuahkan hasil dan prestasi yang membanggakan, bukan hanya untuk BPS tetapi juga untuk bangsa Indonsesia," bebernya.

Suhariyanto pun mengungkapkan upaya BPS dalam membangun perstatistikan Indonesia dimana BPS saat ini mulai menyusun Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) Tahun 2020 hingga 2024 yang mana akan bekerjasama dengan stakeholders terkait.

Strategi Nasional tersebut merupakan inisiatif Indonesia untuk membangun kapasitas statistik Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat koordinasi atau komunikasi lintas (K/L), Instansi dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penyedia data statistik sektoral serta melakukan penjaminan kualitas data.

"Hari Senin, 24 September 2018, kita telah menggelar Kick Off Meeting dan Workshop Penyusunan SNPSI, semoga jika kita sudah bisa memiliki SNPSI yang firm, sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien dapat segera termujud," ungkap dia. (Laura Sobuber)

Suko Pranoto Pimpin Simulasi Pengawalan Pengamanan Capres dan Cawapres di Maluku

Posted: 26 Sep 2018 07:50 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Bertindak selaku Inspektur Upacara, Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto menghadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima 2018, bertempat di Lapangan Letkol CHR Tahapary, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon para Rabu (26/09).

Aparat TNI/Polri dan Instansi terkait Provinsi Maluku, bersama-sama menghadiri kegiatan yang mengusung tema "TNI-Polri dan Pemda Siap Mengamankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019".

Simulasi diikuti oleh ratusan personel gabungan TNI/Polri serta instansi terkait yang tergabung dalam latihan bersama pengamanan Pemilu/Pilpres Tahun 2019 mendatang.

Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres digelar dalam rangka kesiapan TNI/ Polri serta instansi terkait dalam menanggulangi ancaman dan gangguan Kamtibmas terutama dalam menghadapi Pemilu 2019.

Pangdam dalam amanatnya mengatakan, kegiatan yang digelar pagi ini meliputi latihan Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima tahun 2018 yang menggunakan tatik "Tactical Floor Game", tidak hanya disatuan atas tetapi juga akan digelar disatuan bawah yaitu Polres dan Kodim.

"TNI-Polri siap memback up KPU dan Bawaslu apa bila ada gangguan atau ancaman dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pilpres) tahun 2019", tegas Pangdam. (Pendam16)

Balai PSKL Maluku Papua Gelar Sosialisasi Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan

Posted: 26 Sep 2018 07:43 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dalam rangka memperkenalkan program perhutanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang hidup di sekitar hutan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Balai PSKL) Wilayah Maluku Papua menggelar sosialisasi yang dihadiri pimpinan SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, camat dan para kepala desa, dipimpin oleh Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Kemasyarakatan Setda MTB, dr. Edwin Tomasoa, Kamis (20/9).

Tim Sosialisasi yang terdiri dari POKJA Percepatan Perhutanan Sosial Gugus MTB masing-masing Prof. Dr. Ir. Agus Kastanya, MS.; Dr. Fransina Latumahina, S.Hut. MP; dan Hendrik. Aponno S.Hut,M.Si, serta Perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua L. Leleulya, S.Hut, M.Si, Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan usaha perhutanan sosial dan Fredi Silahooy S.Hut staf seksi Penanganan Konflik dan Tenurial Hutan Adat.

Prof. Dr. Ir Agus Kastanya, MS dalam pemaparannya menjelaskan, perhutanan sosial adalah sistem Pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan lingkungan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Nawacita 5 dan Nawacita 7.

Kastanya menjelaskan, Hutan desa (HD) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyakat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sivikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan dan Kemitraan kehutanan adalah Kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemnafaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha masyarakat primer hasil hutan. Lebih lanjut Kastanya menjelaskan bahwa program perhutanan sosial berkiblat pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 6/2014 tentang Desa, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, PerMen LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak, PerMen LHK No. P.83 Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Lebih jauh Kastanya memaparkan, untuk penentuan lokasi perhutanan sosial didasarkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang disusun bersama dengan para pihak sebagai acuan permohonan HKm, HTR, HD, Kemitraan dan Hutan Adat. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 6 desa yang telah difasilitasi pada Bulan Agustus 2018 oleh Balai PSKL masing-masing Alusi Batjas (267 ha), Arma (7.868 ha), Lelingluan (15.232 ha), Wermatang (1.456 ha), Lorulun (1.553 ha), Tumbur Tawareh (432ha), dan Tumbur Bulur Tubun (372 ha).

Sementara pada Desa Batu Putih, Lorwembun, Ilngei, Kabiarat, Latdalam, Wowonda, Arui Das, dan Lermatang belum dapat difasilitasi oleh Balai PSKL karena ditenggarai akan dibangun perkebunan Tebu pada ke 8 desa dan hingga hari ini belum terkonfirmasi informasi tersebut. Sementara itu Kastanya menginformasikan bahwa 7 desa lainnya yang akan diverifikasi teknis dalam waktu dekat masing-masing Fursui (1635 ha), Kandar (2450 ha), Adodo Fordata (576 ha), Walerang (456 ha), Sofyanin (518 ha), Awear (506 ha), Rumngeur (38 ha) dan Romean (945 ha).

Sementara itu, L. Leleulya, S.Hut, M.Si dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menambahkan, manfaat yang dapat diperoleh dari Hak Pengelolaan Hutan Desa, Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman rakyat antara lain kelompok masyarakat dapat memiliki akses dalam pengelolaan kawasan hutan secara pasti, masyarakat dapat mengelola, memanfaatkan dan melestarikan hutan, masyarakat dapat difasilitasi setelah mendapat hak atau izin melalui pemberian alat ekonomi produktif, pengembangan Agroforestry, Silvopasture, Silvofishery, fasilitasi dari Pengembangan perhutanan sosial nusantara (Bang PeSoNa, dapat melakukan kemitraan, dapat difasilitasi pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan peningkatan kapasitas kelompok (Sekolah lapangan, Temu Usaha, dan Studi banding).

Lebih lanjut Fredi Silahooy.S.Hut staf seksi Penanganan Konflik dan Tenurial Hutan Adat mengatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Silahooy dalam PERMENLHK No. 32/2015 bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menurut Fredi Masyarakat Hukum Adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan memiliki relasi yang sangat erat dengan kawasan hutan, dan hutan adalah sumber kehidupan yang dikelola secara turun temurun dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dimana semangat dari masyarakat hukum adat sejatinya adalah melakukan PROTEKSI terhadap hutan adat disekitarnya sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya hutan dapat terus berlangsung secara lestari.

Kegiatan sosialisasi diwarnai dengan diskusi yang alot dimana beberapa kepala SKPD diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Desa OLilit, staf Dinas Lingkungan Hidup, Kadis Pekerjaan Umum dan sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempertanyakan hal-hal teknis terkait perhutanan sosial sekaligus memberikan masukan terhadap rencana kerja dari kegiatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Akhir dari Kegiatan sosialisasi ditutup oleh Asisten II dimana menurutnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat berterimakasih atas kehadiran Balai Perhutanan Sosial di MTB, dan berharap kegiatan Perhutanan Sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahateraan masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di MTB. (DiskominfoMTB).

Masyarakat Harus Aktif Berpartisipasi Rayakan HUT MTB ke 19

Posted: 26 Sep 2018 05:58 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Guna memperingati HUT Ke - 19 Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 4 Oktober 2018, masyarakat dihimbau ikut berpartipasi dalam perayaan hari ulang tahun tersebut.

"Karena ini Hari Ulang Tahun Kabupaten, maka kami sangat harapkan partisipasi semua pihak, sebagai anak negeri, baik itu ASN dan semua pemangku Kepentingan, juga komunikasi via media pers. Benar-benar kita merasakan bahwa kita adalah anak-anak Tanimbar untuk menggelorakan Hari Ulang Tahun ini. Sebab Kabupaten telah memberikan berkat bagi kita dari berbagai aspek," ujar Hengky Lokra.

Berbagai jenis mata lomba dan pertandingan yang akan digelar sekaligus akan dilakukan launching pergantian nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar.

"Kita mengharapkan kehadiran Pak Presiden setelah beliau membuka kegiatan Pesperani di kota Ambon bisa menempatkan diri ke Saumlaki untuk meresmikan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar, termasuk peresmian Jembatan Larat serta penyerahan secara simbolis 10.000 sertifikat tanah kepada masyarakat, " lanjut Lokra.

Terkait kegiatan jenis perlombaan dan pertandingan yang dilaksanakan dalam perayaan tersebut antara lain : Lomba Sayembara Kabupaten yaitu Logo Kabupaten diikuti oleh SMA/SMK, Mahasiswa, Praktisi, Akademisi Masyarakat Umum dibuka tanggal 17 September 2018 sampai 02 Oktober 2018 di Sumlaki.

Selanjutnya, jenis mata lomba (1). Foruk tingkat SMA/SMK putera/puteri, secara umum (10 Kecamatan) akan dilaksanakan tanggal 19 September s/d 22 September 2018, di taman Kota Saumlaki, penanggungjawab Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM Kabupaten MTB. (2). Tarian Adat Tnabari llaa tingkat SMA/SMK putera/puteri, secara umum (10 Kecamatan) dilaksanakan tanggal 21 September s/d 22 September 2018, penanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan (3). Lomba Nyanyi Lagu Tanimbar diikuti oleh tingkat umum yang dilaksanakan tanggal 24 /30 September 2018 di Taman Kota, penanggungjawab Dinas Perikanan Kabupaten MTB.

(4) Lomba pidato, dan bernyanyi bahasa Tanimbar, (Fordata, Yamdena dan Selaru) dikuti oleh tingkat pimpinan SKPD/sekretaris dilaksanakan tanggal 27 September 2018 di geding Kesenian, penanggunjawab, Dinas Ketahanan pangan untuk tiga bahasa masing-masing. (5). Cipta lagu Mars/ Hymne Tanimbar diikuti tingkat SMA dan umum dan dilaksanakan tanggal 17 September s/d 01 Oktober 2018 di Saumlaki, penanggunjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (6) Lomba Tenun Ikat Tanimbar, tingkat SMA/SMK putera/puteri, secara umum (10 Kecamatan) dilaksanakan tanggal 27-28 September 2018 di taman kota, penanggungjawab Dinas Perindagnaker Kabupaten MTB.

(7) Lomba Pahat Patung Kayu dan Batu diikuti secara umum oleh 10 Kecamatan, dilaksanakan tanggal 25-26 September 2018 di Taman Kota, penanggungjawab Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten MTB. (8). Lomba Kebersihan Lingkungan, lomba Lampion, Lomba Motif Tanimbar pada pagar dan/dinding bangunan diikuti oleh Kantor/Dinas / Instansi Vertikal /BUMN/BUMD//TNI / POLRI /dan termasuk Restoran dan Rumah makan di kota Saumlaki dilaksanakan tanggal 17s/d 30 September 2018. Di SKPD, Penanggungjawab Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. (9). Lomba Motif Tanimbar dan pagar Dinding Bangunan Rumah. Diikuti tingkat kelurahan dan Desa Sekecamatan Tanimbar selatan dilaksnakan tanggal 17-30 September 2018 di SKPD, penanggungjawab dinas PUPR Kabupaten MTB.

Di Bidang Olahraga jenis mata lomba antara lain : (1). Bola Volly diikuti tingkat Umum(putera/puteri) dilaksanakan tanggal 17 s/d 02 Oktober 2018 di lapangan Polres MTB, penanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana dan bagian Umum. (merebut piala Bupati). (2) Lomba Lari SMA/SMK dan Umum (umur 17-25 tahun) dilaksanakan tanggal 01 Oktober 2018, penangungjawab Bagian Perbatasan setda MTB. (3). Lomba Baris Indah diikuti Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK dan umum SKPD, dilaksanakan tanggal 01-02 Oktober di Natar Kaumpu, penanggungjawab Dina Pertanian Kabupaten MTB.

(4) Lomba Dayung Perahu (ukuran 3 orang) diikuiti tingkat umum dilaksanakan tanggal 29 s/d 02 Oktober 2018 di Teluk Saumlaki. (5). Senam Tanimbar diikuti Para Pelajar dan Tingkat Umum dilaksanakan tanggal 28 September 2018 di taman kota /halaman Kantor Bupati, penanggungjawab Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MTB. (DiskominfoMTB)

Suhariyanto Ungkap 3 Hal Kualitas Data Badan Pusat Statistik

Posted: 26 Sep 2018 05:50 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto melalui Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE mengungkapkan 3 hal penting yang harus diperhatikan guna menjaga kreadibilitas dan meningkatkan kualitas data BPS.

"3 hal tersebut adalah independen, inovasi dan komunikasi," kata dia melalui sambutan pada apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa", pada Rabu (26/9).

Suhariyanto menjelaskan nilai independen menjadi prasyarat untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengguna data dan masyarakat karena di era digitalisasi seperti saat ini, data memang bisa diperoleh dengan sangat mudah dari berbagai sumber. Akan tetapi, konsep definisi dan metode yang digunakan belum tentu sama dengan kaidah dan aturan statistik baku yang berlaku secara internasional, sehingga kualitas datanya perlu dipertanyakan.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah lama meberikan kepercayaan kepada BPS untuk menjadi satu-satunya sumber data yang terpercaya dalam pengambilan kebijakan dan kepercayan besar itu sangat berharga bagi BPS.

"Kepercayaan itu harus dapat kita jaga dengan memastikan bahwa BPS, mulai dari pusat hingga Provinsi dan Kabupaten serta Kota harus tetap independen sampai kapanpun, dalam situasi dan tekanan seperti apapun. Asal kita yakin dengan kualitas data kita, jangan pernah takut menyampaikan kebenaran," jelas Suhariyanto.

Ia menuturkan untuk nilai inovasi yang dilihat dari perkembangan teknologi yang luar biasa, perputaran arus informasi yang begitu cepat dan munculnya era revolusi industri 4.0 ini memaksakan BPS untuk terus menciptakan berbagai inovasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada.

"Kita tidak bisa lagi bersantai-santai, merasa nyaman melakukan pekerjaan seperti biasanya yang dibangun diatas paradigma using. Semangat inovasi yang sudah dibuat BPS saat ini, saya nilai sudah baik dan ini harus terus dijaga nyala apinya, agar tidak padam," tutur Suhariyanto.

Serta nilai yang terakhir adalah komunikasi, para statistisi harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya data dan informasi statistik yang BPS hasilkan untuk mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia.

Suhariyanto pun menyarankan agar para pegawai BPS jangan berhenti belajar dengan manfaatkanlah waktu luang sebaik-baiknya untuk mempelajari hal-hal terkait data BPS yang belum dikuasai dan pergunakanlah jam kerja secara efektif.

"Belajar teruslah belajar tentang kegiatan dan data BPS, kemudian komunikasikan dan sosialisasikan sesuai kemampuan yang saudara miliki," sarannya. (Laura Sobuber)