Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018.

Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018

Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018
BPS MTB Gelar Apel Hari Statistik Nasional 2018
Perahu Penyeberangan Layani Warga di Kota Larat
Presiden Jokowi Belum Rencanakan ke Tanimbar
BPS MTB Sosialisasi Expose Data Statistik Stategis
DPRD Malra Gelar Paripurna Penyampaian Perubahan APBD 2018

Posted: 26 Sep 2018 01:56 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 di Gedung Kesenian Saumlaki, Jln. Ir. Soekarno, Saumlaki pada Rabu (26/9) pukul 11.20.WIT.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah MTB, Piterson Rangkoratat, SH; Ketua DPRD MTB, Frengky Limber, SE; Wakil Ketua I DPRD MTB, Piet Kaet Taborat; Wakil Ketua II DPRD MTB, Ema Labobar; Para Ketua Fraksi dan Anggota DPRD MTB; Asisten Pemerintahan MTB, Yohanis Batseran, S.Sos; Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si; Para Staf Ahli Bupati Kab.MTB; Wakil Uskup wilayah MTB-MBD, RD.Simon Petrus Matruty dan para pimpinan SKPD.

Rapat ini membahas beberapa hal diantaranya penyampaian Mekanisme Rapat, Pemaparan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, Diskusi/Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan DPRD dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. (Albert Batlayeri)

BPS MTB Gelar Apel Hari Statistik Nasional 2018

Posted: 26 Sep 2018 01:26 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa".

Dalam sambutan Kepala BPS Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto, yang dibacakan oleh Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE bahwa HSN adalah hari dimana BPS dan seluruh insan statistik di Indonesia merayakan arti pentingnya statistik dan kontribusinya yang besar bagi pembangunan bangsa dan negara.

Ia mengatakan tema HSN tahun ini mengingatkan pihaknya untuk terus menerus meningkatkan kualitas daya yang dihasilkan dan menjaga independensi, dimana statistik sendiri bukan sekadar deretan angka-angka mati pada web BPS maupun publikasi yang diterbitkan.

"Data dan informasi statistik merupakan landasan untuk membuat perencanaan yang tepat sasaran, melakukan monitoring dan evaluasi serta melihat perkembangan capaian pembangunan," kata dia.

Suhariyanto mengungkapkan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam upaya menjaga kreadibilitas dan meningkatkan kualitas data BPS, diantaranya independensi dimana menjadi prasyarat untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengguna data dan masyarakat.

Kemudian inovasi, yang dilihat dari perkembangan teknologi yang luar biasa, perputaran arus informasi yang begitu cepat ini memaksakan BPS untuk terus menciptakan berbagai inovasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada.

"Serta komunikasi yaitu kita harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait pentingnya data dan informasi statistik yang kita hasilkan untuk mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia," ungkapnya.

Suhariyanto pun memberi apresiasi yang tinggi kepada para statistik muda di BPS, baik di pusat maupun daerah atas kerja keras, dedikasi, loyalitas dan kontribusi kepada BPS, dimana telah berhasil juga menulis di berbagai media nasional, media online maupun media sosial.

Ia juga berharap kepada para statistik agar terus semangat menulis untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya data statistik dan memberikan pencerahan bahwa apa yang dilakukan BPS adalah semata-mata demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

"Apresiasi juga saya berikan kepada BPS Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang begitu semangat membuat berbagai lomba dalam rangka menyambut HSN. Terima kasih untuk semua upaya memasyarakatkan statistik, ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan literasi statistik di masyarakat, terutama generasi milenial. Selamat HSN Tahun 2018" puji dia.

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pengabdian kerja kepada Thymouty J. Siwabessy dan Irena M. Huwae serta penyerahan Piagam Tanda Penghargaan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Kota Tahun 2018 kepada Alvin E. Palijama. Kemudian acara dilanjutkan dengan pelepasan balon HSN 2018. (Laura Sobuber)

Perahu Penyeberangan Layani Warga di Kota Larat

Posted: 25 Sep 2018 11:37 PM PDT

LARAT, LELEMUKU.COM - Perahu Penyeberangan Layani Warga di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Presiden Jokowi Belum Rencanakan ke Tanimbar

Posted: 25 Sep 2018 04:54 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) belum berencana untuk mengunjungi Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Oktober 2018 nanti.

Menurut Juru Bicara Presiden, Johan Budi, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait wacana kedatangan Presiden ke Tanimbar yang direncanakan berkaitan dengan pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke 1 di Ambon.

"Soal ini, saya belum mendapat informasinya," ujar Johan kepada Lelemuku.com pada Rabu (25/9).

Dikatakan, pihaknya akan memberikan informasi terbaru jika ada rencana Presiden Jokowi ke Tanimbar. Sebab menurut informasi yang dihimpun, agenda utama dari kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Maluku akan berkaitan dengan Pesparani pada Sabtu, 27 Oktober 2018, penyerahan sertifikat tanah ke ribuan warga di kelurahan sekitar Kota Ambon dan pemantauan potensi wisata di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Sebelumnya Bupati MTB, Petrus Fatlolon menyatakan akan Presiden Jokowi dipastikan akan mengagendakan peresmian Jembatan Wear Arafura yang terletak antara Siwahan - Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) serta deklarasi perubahan nama Kabupaten MTB ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ujar Bupati melalui Kepala Bagian Humas Setda MTB, Blendy Souhoka saat menghadiri pertemuan 30 bupati dengan Presiden Jokowi pada Selasa (31/7) lalu.

Dikatakan, Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela yang dioperasikan Inpex Masela Ltd.

"Sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertipikat tanah bagi masyarakat miskin. Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," ujar dia.

Pembangunan jembatan yang bernama adat Tita Waralan atau Leta Koraan ini dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon, khususnya di wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Maluku.

Menurut Kepala BPJS XVI Ambon Kementerian PUPR Satrio Sugeng jembatan yang sudah hampir rampung ini menghubungkan Pulau Yamdena dan Larat. Dengan panjang 323 m Jembatan Tita Owar Ralan akan menjadi urat nadi transportasi di Kepulauan Tanimbar, terutama antara Kota Larat dan Kota Saumlaki.

Nantinya, jembatan yang terbentang di Selat Werafur ini akan bisa digunakan oleh masyarakat dua pulau dalam hal kegiatan ekonomi dan juga kegiatannya sehari-harinya. Di antaranya pergerakan barang dan jasa dalam bidang hasil pertanian, peternakan dan juga perkebunan, termasuk membuka sarana pariwisata di wilayah Kecamatan Tanut dan Kecamatan Yaru yang selama ini belum terakses lewat jalur darat.

Kontrak pembangunan awal jembatan ini ditandatangi pada bulan Desember tahun 2016 silam oleh PT Nindya Karya dan pada bulan Desember 2017 dilanjukan dengan proses pemasangan balok girder dan pengecoran lantai jembatan hingga ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2018 dari target sebelumnya pada awal Mei 2018.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah dijadwalkan berkunjung ke Tanimbar pada November 2017 guna meresmikan pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran, namun hal itu tidak terwujud. PPI Ukurlaran adalah bagian dari program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT). (Albert Batlayeri)

BPS MTB Sosialisasi Expose Data Statistik Stategis

Posted: 26 Sep 2018 01:27 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar sosialisasi "Expose Data Statistik Stategis 2018" di Aula Hotel Beringin Dua Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), pada Selasa (25/9).

Saat memberikan materi dalam sosialisasi, Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan pengolahan data statistik yang diterima BPS dari berbagai instansi terkait.

"Kami akan mengajak bapak ibu untuk melihat sejauh mana statistik yang BPS hasilkan lewat data-data yang disampaikan kepada kami guna membantu kami mengekspos data tahun 2018," ujar dia.

6 data produk statistik yang dihasilkan BPS MTB diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Penggunaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indikator Ketenagakerjaan dan Daerah Dalam Angka.

"Produk statistik kami fokus pada distribusi dan pertumbungan ekonomi serta persentase penduduk, angkatan kerja serta kompilasi data-data sektoral yang dihasilkan dari SKPD dan data primer yang dihasilkan melalui survey BPS MTB diantaranya MTB Dalam Angka 2018 dan Kecamatan Dalam Angka 2018," papar dia.

BPS MTB Sosialisasi Expose Data Statistik Stategis

Barbalina dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) pada tanggal 26 September 2018 ini juga menyatakan sejarah statistik resmi telah dilakukan sejak pemerintahan Romawi Kuno .

"Sensus pada Pemerintahan Romawi pada tahun 423 sebelum masehi yang bertanggung jawab tentang sensus penduduk yang kegiatan utamanya adalah menghitung banyaknya serta komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur, serta menilai harta benda yang dimiliki penduduk," katanya.

Sementara di Indonesia, ujar dia sensus penduduk dilaksanakan sejak kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1961.

"Maka untuk memperkuat peranan statistic di Indonesia, pada tanggal 26 September 1960 disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti Statistik Ordonnantie 1934 yang merupakan warisan kolonial," papar dia.

Barbalina menuturkan seiring kemajuan suatu bangsa, statistik semakin menunjukkan perannya hampir semua aspek kehidupan tidak terlepas dengan statistic. Bahkan pada era reformasi dan otonomi daerah, statistik menjadi kian popular yang ditandai dengan maraknya berbagai survey maupun quick count, serta penyelenggaraan statistic lainnya.

"Kemudian kedua UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 1997 yang telah membuat perubahan yang radikal, mereformasi penyelenggaraan statistik, mendahului lahirnya era reformasi 1998 dan di tanggal 26 September kemudian oleh pemerintah ditetapkan sebagai HSN," kata dia di

Namun, disisi lain, masalah yang muncul adalah perbedaan data statistic dan menyangkut kualitas data yang tidak akurat masih sering terjadi. Misalnya, perbedaan antara data BPS dan instansi lain sehingga membingungkan konsumen data.

"BPS sebagai penyelenggara statistik hanya mengumpulkan dan mengolah informasi yang diberikan oleh masyarakat sebagai responden. Karena itu, jika masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah tidak memberikan jawaban apa adanya, bisa dibayangkan bagaimana kualitas data statistik yang dihasilkan," tuturnya.

Barbalina pun mengungkapkan untuk menghasilkan data yang berkualitas diperlukan sinergi antara penyedia data, pengguna data dan responden. Data statistik sendiri sebagai instrumen penting dalam perencanaan, identifikasi, monitoring dan evaluasi pembangunan perlu dibangun bersama antara penyedia data dan pembuat kebijakan, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai konsumen data.

Maka perlu dilakukan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yaitu beberapa jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dan pengelolaan koleksi pustaka yang didukung pemanfaatan teknologi informasi yang berada pada satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

"Meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna dan penyempurnaan pelaksanaan PST didukung dengan petugas yang professional serta sarana prasarana yang sesuai standarisasi di BPS Provinsi hingga kabupaten kota," ungkap dia.

Selanjutnya Ketua Panitia kegiatan sosialisasi tersebut, Nurcholis, S.Si mengatakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi berjumlah 45 orang, yang terdiri dari Kepala Organisasi Daerah (OPD), Instansi, Lembaga sebanyak 20 orang dan pegawai Organik BPS MTB sebanyak 25 orang.

Dalam memperingati HSN 2018 ini BPS MTB menggelar 4 kegiatan, diantaranya Sosialisasi "Expose Data Statistik Stategis 2018", Goes to Kampus untuk memperkenalkan statistik atau BPS secara umum dengan mengunjungi kampus-kampus yang ada di Kepulauan Tanimbar, Apel Siaga Pagi dan acara syukuran bersama keluarga BPS MTB yang akan dilaksanakan di pantai pada Rabu 26 September. (Laura Sobuber)

DPRD Malra Gelar Paripurna Penyampaian Perubahan APBD 2018

Posted: 25 Sep 2018 08:33 AM PDT

LANGGUR, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur pada Rabu (19/9).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD, TH. Welerubun dan turut dihadiri anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Kepala Dinas,Badan Kantor, dan Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ketua DPRD, TH. Welerubun, dalam Rapat Paripurna tersebut mengungkapkan bahwa DPRD ytelah memasuki siklus anggaran 2018 sehingga

"Pada hari ini kita memasuki sebuah tahapan dari siklus Anggaran Tahun 2018 yaitu penyampaian Nota Pengantar perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Maluku Tenggara Tahun 2018, setelah pada waktu lalu antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah lakukan pembahasan dan pengkajian secara cermat terhadap kebijakan umum, anggaran dan penetapan plafon Anggaran bersama DPRD yang memuat kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan rencana kerja daerah pada Tahun 2018," ujar dia.

Dikatakan perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

"Setiap usulan perubahan yang diajukan oleh SKPD kiranya dilihat sebagai kebutuhan dalam proses penyelenggaran Pemerintahan, pembangunan dana pelayanan kepada masyarakat," tambah Welerubun.

Bupati Malra, Anderias Rentanubun pada kesempatan yang sama mengatakan dengan adanya perubahan –perubahan estimasi pendapatan daerah seperti telah di laksanakan maka pada sisi penganggaran perlu dilakukan perubahan.

"Perubahan-perubahan tersebut sebenarnya didorong oleh kondisi objektif keuangan dan kebutuhan yang berkembang di daerah, yang perlu segera tertangani secara financial melalui kebijakan anggaran," papar dia. (DiskominfoMalra)