AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar Menkopolhukam Wiranto dan Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri forum rumpun Melanesia atau Melanesia Spearhead Group (MSG). Pertemuan yang direncanakan akan digelar pada bulan September 2016 di Ambon ini akan dihadiri perwakilan negara - negara Melanesia seperti Fiji, Papua Niugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru.
"Saya telah mengarahkan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir yang menghadiri pertemuan di Jakarta pada 25 Agustus 2016 agar meminta kehadiran Menkopolhukam dan Mendagri saat pertemuan tersebut," kata Said di Ambon, Sabtu (27/8).
Sedianya, kehadiran Sekda Hamin di Jakarta untuk membicarakan kesiapan Maluku untuk menyambut kehadiran saudara serumpun Melanesia lainnya yakni Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami siap menjadi tuan rumah pertemuan rumpun Melanesia. Mudah-mudahan tidak ada halangan," imbuhnya.
Said menilai, pertemuan ini memiliki manfaat yang besar yaitu untuk memperkuat dan memperkokoh kerjasama daerah-daerah di Tanah Air yang termasuk dalam rumpun Melanesia.
Pertemuan di Ambon, direncanakan dihadiri duta besar (Dubes) dari sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan, sekaligus menjadi langkah awal koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah lima provinsi di kawasan Timur, termasuk didalamnya rumpun Melanesia.
"Kehadiran para Dubes dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan dalam pertemuan ini akan menjadi kekuatan bagi lima provinsi di kawasan Timur yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat," ucapnya.
Kelima provinsi tersebut, termasuk Timor-Timor sebelum statusnya merdeka, diklasifikasikan ke dalam satu kawasan karena memiliki kesamaan dalam rumpun ras dan etnis Melanesia.
"Lima Provinsi Melanesia ini mempunyai kekuatan di bidang perdagangan internasional, karena memiliki produk unggulan di bidang perikanan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi di pasaran dunia. Kita bisa mengekspor ikan mentah dari lima provinsi ini ke berbagai negara di dunia," tuturnya.
Selain itu pertemuan ini juga untuk menyamakan berbagai kekuatan dimiliki masing-masing provinsi, terutama produk unggulan dan membuka kemungkinan untuk diekspor ke negara lainnya.
"Sehingga provinsi Melanesia bisa menjadi jalur perdanganan di Indonesia," imbuhnya.
Masalah kebudayaan juga menjadi salah satu prioritas untuk membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, di samping masalah sosial dan percepatan pembangunan.
Adapun, ide pembentukan kawasan Melanesia di Indonesia dengan menggabungkan lima provinsi di kawasan Timur berawal dari keinginan Presiden Jokowi yang mengirimkan mantan Menko Polhukam, Tedjo Edy Purdijatno untuk bertemu dengan para Gubernur yang sedang mengikuti Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Ambon pada 27 Februari 2015.
Tedjo menjelaskan keinginan besar Presiden agar lima provinsi ini terlibat langsung dalam kawasan Melanesia dengan membentuk sebuah forum khusus.Keinginan Presiden tersebut dinilai wajar, mengingat pada masa orde baru lima daerah ini dikelompokan dalam wilayah pengembangan "E".
Termasuk Timor Leste yang menjadi provinsi termuda di Indonesia dengan nama Timor Timur, sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1999. (antara)