AMBON - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku bertekad meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Rasanya tinggal membenahi pengelolaan aset daerah saja, maka bisa meraih predikat WTP," kata Gubernur Maluku, Said Assagaf, di Ambon, Senin.
Diakuinya, aset daerah intensif diinventarisasi maupun dibenahi Pemprov Maluku karena sebagian besar terbakar atau hilang saat tragedi kemanusiaan pada 1999.
"Kami telah mengarahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menginventarisasi aset yang selama ini mempengaruhi penilaian BPK," ujar Gubernur Said Assagaf.
Dia berbesar hati bisa meraih predikat WTP pada tahun anggaran 2016, menyusul 2015 kebagian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Kinerja pemerintahan dinilai berhasil dari pengelolaan keuangan yang tertanggung jawab dengan indikatornya mendapatkan predikat WTP dari BPK," kata Gubernur Said Assagaf.
Karena itu, seluruh SKPD telah merampungkan laporan pertanggungjawaban keuangan guna mewujudkan komitmen meraih predikat WTP tahun anggaran 2016.
"Tidak mudah meraih WTP, tetapi seluruh SKPD telah diinstruksikan untuk memperbaharui dan menyesuaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum diserahkan ke BPK," tandasnya.
Dia mengemukakan, perampungan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan bukan baru dilakukan pada 2016, tetapi sejak akhir tahun anggaran 2015.
"Predikat WTP menunjukkan anggaran pembangunan di Maluku dimanfaatkan sesuai peruntukannya, disamping meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan keuangan negara yang berpotensi korupsi," tegas Gubernur.(antara)