AMBON - Pasca keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan kilang Blok Masela di darat, muncul perdebatan baru tentang lokasi kilang. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB), sama-sama menginginkan pembangunan kilang dilaksanakan di wilayah masing-masing.Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi mengatakan, saat ini ada 3 pulau yang akan jadi alternatif lokasi kilang.
“Mengenai lokasi jadinya onshore, nanti di pulau mana saya minta kawan-kawan masyarakat di Maluku tak perlu rebutan, apakah di Pulau Selaru, Tanimbar, atau pun Aru,” ujar Amien, ditemui di kantornya, Menara Mulia, Jakarta, Kamis (24/3).
Menurutnya, pemilihan lokasi kilang jadi sepenuhnya hak kontraktor yaitu Inpex, yang memilih lokasi sesuai perhitungan mereka. Pertimbangan utamanya adalah ketersediaan lahan dan pantai yang layak jadi pelabuhan besar.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno, meminta pemerintah pusat dan kontraktor Inpex Coorporation agar dapat menentukan lokasi pembangunan kilang gas blok Masela secara arif dan bijaksana.
“Saya minta penempatan lokasi ini harus dilakukan secara arif. Pak Menteri, Pak SKK Migas, Pak Gubernur harus arif dan pihak kontraktor agar berlaku arif soal ini,” ucap Barnabas, Jumat (25/3/2016).
Dia mengungkapkan, setelah diputuskan kilang Masela berada di darat oleh Presiden Joko Widodo, yang menjadi persoalan baru saat ini adalah lokasi pembangunan kilang.
Perdebatan itu adalah, apakah kilang berada di Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya atau di Pulau Tiakur Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
“Tapi saya mau sampaikan bahwa kami tidak akan tamak. Kami minta ini disikapi dengan arif,” ujar Barnabas.
Dia mengaku ladang gas blok Masela memang berada di antara Pulau Babar dan Pulau Selaru. Hal itu akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara kedua kabupaten. (satumaluku)