![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Jjs9E6xnGbXFSVA_MywjisrOKNN9q30VKbVV38y-5TwoWIsPPDRmttCpQHxszEoXaP2mp8CIYBO7G7XXY7JPBIanA7zVAzPBoZv5HBN4o-L0fxaDpp0z5SQW75iqGPA_9TfXKBbdRfI/s320/blok+masela+esdm+maluku+istana.jpg)
Namun, kebijakan tersebut juga melahirkan masalah besar. Seperti diungkapkan Gubernur Maluku Said Assagaff soal dampak onshore bagi masyarakat. Gubernur mengatakan, suka tidak suka, Maluku harus siap menghadapi konsekuensi dari investasi besar-besaran di Masela.
"Pertama, kita harus menyiapakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk blok Masela. Dan yang kedua, akan adalah persoalan lingkungan. Ancaman hancurnya tatanan budaya dua kabupaten yang bersinggungan dengan Blok Masela kemungkinan besar akan terjadi. Sekarang kita tidak bisa bilang belum siap. Penguatan sudah harus dilakukan sejak saat ini,” ungkap Assagaff, disela-sela sambutan pada acara Kongres Nasional IPPSI ke-VIII di Gong Perdamaian, Senin (11/4).
Menurutnya, masuknya pasar bebas Asean, akan membuka peluang yang sama bagi siapapun. SDM Maluku dituntut bersaing dengan tenanga kerja lain.
Pasar bebas akan benar-benar akan menguntungkan pihak kuat. Sebaliknya, pihak yang daya saingnya lemah akan tertindas.
Karena itu, kata Assagaff, sedini mungkin, pemerintah telah diingatkan akan dampak ini. Kita sudah harus menyiapkan masyarakat.
“Membangun ketahanan sosial masyarakat maupun keserasian sosialdari bawah sudah harus dilakukan sejak dini, karena jika tidak, maka akan timbulkan ketimpangan sosial,” sarannya. (kilasmaluku)