AMBON - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memotori sebuah kegiatan diskusi bertajuk "Kajian Multiplier Effect Proyek Pengembangan Lapangan Abadi dan Program Pengembangan Regional Maluku".
Kegiatan yang berlangsung di Universitas Pattimura Ambon dan berlanjut di salah satu hotel itu menampilkan lima pembicara, baik dari SKK Migas, pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Indonesia (UI), maupun dari Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
"Secara singkat, 'multiplier effect' atau manfaat ganda dipahami sebagai dorongan dan tarikan dari suatu aktivitas ekonomi maupun sosial," kata pengurus Ikatan Cendekiawan Maluku Barat Daya (ICMBD) Charles Anidla di Ambon, Kamis.
Kebetulan Blok Masela yang akan dikaji seberapa jauh manfaat gandanya bila dilakukan pengeboran atau aktivitas produksi gas.
Kalau manfaat dorongan, menurut dia, berarti pengaruhnya dalam mendorong aktivitas ekonomi lainnya agar lebih cepat dan membesar melalui "output"-nya. Sebaliknya, manfaat tarikan berarti pengaruhnya dalam memanfaatkan aktivitas ekonomi lain sebagai "input" dalam "output"-nya.
Diskusi hari kedua, berlangsung pada salah hotel di Kota Ambon. Pesertanya tidak jauh berbeda dengan hari pertama di Unpatti. Namun, dalam nuansa lain.
Pembicaranya juga menampilkan topik yang relatif sedikit membumi, seperti yang disampaikan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Dia memulainya dengan menampilkan semacam embrio "blue print" kalau melaksanakan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Barnabas Orno secara terbuka menyampaikan keinginannya agar aktivitas harus di darat, tepatnya di Kecamatan Pulau-Pulau Babar.
Pembicara dari INPEX mencoba meminimalkan keinginan masyarakat Maluku melalui makalahnya.
"Fokus terakhir ini terbaca melalui 'slide'-nya bahwa laut dan darat sama saja karena tetap ada manfaat gandanya bagi rakyat setempat," ujar Charles.
Masalah dan Harapan Paling tidak terdapat tiga permasalahan orang Maluku untuk kondisi saat ini seperti persoalan kemiskinannya yang masih sekitar 19 persen dan berada pada urutan keempat dari seluruh provinsi di Indonesia.
Kemudian kontribusi sektor industri pengolahannya sekitar 4--5 persen dalam perekonomiannya, serta akses kebanyakan penduduk terhadap hasil pembangunan masih sangat terbatas.
"Jika persoalan yang ketiga ini masih terus terjadi, bolehlah kita menjawab pembangunan belum berhasil sebab rakyat masih 'sulit' menikmati hasil pembangunan," katanya.
Sangatlah wajar jika rakyat Maluku melalui para pemukanya meminta ada yang dibangun di darat karena mayoritas penduduk miskin di Provinsi Maluku berada pada wilayah pesisir.
Kalau demikian, mereka berharap manfaat gandanya bisa membantu mengurangi penduduk miskinnya walau orang Maluku sadar tidak serta-merta orang miskin turun melalui eksplorasi gas abadi Blok Masela seperti membalikkan telapak tangan.
Paling tidak, peluang kerja semakin bertambah dan masyarakat kecil dapat berpartisipasi sekecil apa pun.
Menyinggung soal kontribusi sektor industri pengolahan dalam ekonomi nasional, dia mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi keluhan nasional, padahal andilnya mencapai sekitar 21 persen dalam ekonomi Indonesia.
"Kalau di tataran nasional terjadi keluhan tentang hal ini, apalagi orang Maluku yang andil sektor tersebut sekitar 4--5 persen dalam perekonominya," jelas charles.
Mudah-mudahan ada manfaat "penarik" untuk bertambahnya pasokan lisrik yang memungkinkan aktivitas industri rumah tangga guna memenuhi "demand" (permintaan) karyawan Blok Masela akan bahan makanan siap saji dan efek ikutan lainnya.
Permasalahan berikutnya, yaitu akses terhadap hasil pembangunan.
Jika aktivitas dilakukan di darat, sisi akses internet dan telepon seluler makin meningkat.
Tambahan kapasitas tersebut awalnya untuk keperluan operasional perusahaan. Akan tetapi, suka atau tidak suka dapat dinikmati oleh masyarakat di Maluku, khususnya pada dua wilayah "sekandung" Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya.
Kondisi tersebut memungkinkan terjadi kelancaran komunikasi birokrasi antarwilayah, pusat dan daerah, serta aktivitas bisnis tentunya.
Masih terlalu banyak manfaat ganda dalam berbagai sendi kehidupan manusia yang akan disumbangkan kegiatan ini jika betul-betul dibangun dengan kesungguhan dan kejujuran entah di darat atau di laut.
"Akan tetapi, bagi orang Maluku 'darat' harga mati sebab mereka yakin manfaat ganda yang diterima akan lebih besar kalau di darat," katanya.
Kewaspadaan orang Maluku terlihat jelas, ekspresi para "akademisi lokal" dari Universitas Pattimura yang notabene juga pemilik wilayah ini.
Bahkan, dengan nada yang relatif sangat keras, cenderung kasar, mereka menolak dengan tegas hasil diskusi pada hari pertama yang katanya merupakan hasil studi kelayakan.
Yang membanggakan, mereka tidak meninggalkan nilai-nilai intelektualnya, bahkan tidak ada sedikit pun tercium "bau" penolakan yang nonakademis.
Pertanyaan kritis adalah mengapa mereka berbuat demikian? Karena salah seorang guru besar dalam diskusi itu menceritakan dengan jelas bagaimana pengalaman penduduk di Pulau Wetar salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak mendapat apa-apa secara ekonomis dari kegiatan penambangan emas di wilayahnya. Akan tetapi, mereka menerima dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.
"Masih segar dalam ingatan kita, sekitar 2--4 dekade lalu, ketika itu hutan-hutan di sebagian besar wilayah Maluku dikeruk untuk sebesar-besarnya pembangunan bagi kesejahteraan rakyat," kata Charles.
Padahal, hasil pembangunan yang dinikmati penduduk Maluku kebanyakan nyatanya tidak berbanding terbalik dengan kerusakan lahannya, malah berbanding lurus.
Demikianlah harapan orang Maluku terhadap pemanfaatan wilayahnya atas proyek pengembangan lapangan abadi Blok Masela sehingga mudah-mudahan makin banyak orang yang memahami keinginan dan harapan orang Maluku.
Kalau ada "penolakan", yakinlah bahwa orang Maluku tidak ingin cerita lama yang terakhir ini terulang lagi. (Antara)