"Pemkab MTB juga berlasan kalau pemekaran ini akan menimbulkan perpecahan masyarakat di Kepulauan Yamdena," kata koordinator pemekaran Tanimbar Utara, Alex Masela di Ambon, Jumat.
Padahal upaya memperjuangkan pemekaran Tanimbar Utara sebagai kabupaten baru yang otonom sudah dilakukan sejak 13 tahun lalu, namun perjuangan ini selalu kandas karena tidak adanya rekomendasi Bupati bersama DPRD Kabupaten MTB.
Tim pemekaran Tanut, kata Alex, telah menemui pimpinan DPRD Maluku bersama ketua komisi A dan seluruh anggota untuk menyampaikan sejumlah dokumen termasuk hasil rapat seluruh kepala desa di Kecamatan Tanimbar Utara yang menghendaki adanya pemekaran wilayah.
Sebab perjuangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2003 tapi belum tercapai akibat terhambat pemberian rekomendasi sesuai aturan undang-undang oleh pemerintah daerah.
"Berbagai cara kami lakukan, termasuk ada surat dari mantan Gubernur Maluku kepada Bupati MTB untuk menerbitkan rekomendasi namun tidak direspons sama sekali" katanya.
Aspirasi masyarakat Kecamatan Tanimbar Utara yang tidak direspon seperti ini bisa menimbulkan gejolak tetapi sejauh ini masih dapat diredam.
Dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tim pemekaran kembali berupaya menyusun dokumen terbaru, khususnya mengenai semua persyaratan yang tidak didasarkan pasal 33 dari UU itu.
"Kami menggunakan pendekatan dengan pasal lain dalam UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang kepentingan strategis nasional dan persyaratannya sudah terpenuhi, kemudian berkasnya sudah disampaikan ke Kemendagri, DPD, DPR-RI, sejumlah kementerian terkait dan DPRD provinsi," katanya.
Tim pemekaran juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Tanut dan mereka menghendaki proses pemekaran ini dapat dipercepat. [Antara]