Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Leitimur Selatan Gelar Festival Seni dan Budaya di Pantai Hukurilla.

Leitimur Selatan Gelar Festival Seni dan Budaya di Pantai Hukurilla

Leitimur Selatan Gelar Festival Seni dan Budaya di Pantai Hukurilla
BPKP di Seluruh Maluku Diajak Usulkan Perda Transaksi Non Tunai
Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi Birokrasi
Fendri Navyanto Raminta Buka Apel Danramil Dan Babinsa se Kodim Ambon

Posted: 13 Dec 2018 11:46 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku melalui Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) menggelar Festival Seni dan Budaya yang berlangsung di Pantai Hukurilla, Sabtu (8/12).

Camat Leitisel, Ricky Sopacua dalam laporannya menyampaikan, kegiatan Festival saat ini merupakan Festival Seni dan Budaya yang pertama kalinya digelar.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan festival adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya pada Desa/Negeri yang ada di Kecamatan Leitisel.

"Festival seni dan budaya ini, sengaja di hidupkan/digelar utk menjadi media filter diri dan juga sebagai wadah pelestarian budaya," Tandas Camat.

Sementara itu, ditempat yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya menjelang pembukaan festival tersebut memberikan apresiasi kepada masyarakat Leitisel yang secara tidak langsung telah mempromosikan pariwisata Kota Ambon lewat budaya-budaya khas Ambon dan lebih khusus budaya Leitisel itu sendiri.

"Kegiatan Festival Seni dan Budaya, tidak hanya tahun ini diselenggarakan. Kegiatan seperti ini nantinya akan menjadi even tahunan Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon dan Kecamatan Leitisel," Ungkap Walikota.

Kegiatan Festival Seni dan Budaya itu sendiri menampilkan tari-tarian budaya dari desa/negeri yang ada di Kecamatan Leitisel serta Kuliner khas masing-masing desa/negeri tersebut. (PPIDAmbon)

BPKP di Seluruh Maluku Diajak Usulkan Perda Transaksi Non Tunai

Posted: 13 Dec 2018 05:08 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi melalui Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Andy Setyo Biwado mengajak seluruh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kabupaten dan kota se-Maluku untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan transaksi non tunai ke pemerintah daerah masing-masing.

"Sampai sekarang belum adanya Perda di kabupaten dan kota yang mendukung pelaksanaan atau implementasi transaksi uang non tunai. Kepala daerah mohon agar bisa mengeluarkan Perda sehingga pelaksanaan transaksi itu bisa berjalan dengan baik, mungkin ini bisa ditindak lanjuti" ajak dia saat menyampaikan sambutan dalam Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP serta Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Lantai 7 Kantor Gubernur pada Kamis (13/12).

Bambang menuturkan program implementasi transaksi non tunai itu awalnya dimulai pada Bulan Agustus 2014 dengan diadakannya GNNT yang ditindak lanjut oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementas Transaksi Non Tunai pada Pemda Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya di Provinsi Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff sendiri mengeluarkan Instruksi dengan Nomor 9 tanggal 24 Oktober 2017 tentang pelaksanaan transaksi non tunai serta diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku tentang pemberitahuan implementasi transaksi non tunai Nomor 900/2899 tanggal 17 Oktober 2017.

"Sebagai tindak lanjut dari dasar hukum tersebut BI telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mempersiapkan pengembangan elektronikfikasi transaksi pemerintah sejak tahun 2015 hingga 2017 baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan BI termasuk di Provinsi Maluku," tuturnya.

Bambang pun mengungkapkan dalam mendukung pengembangan elektronifikasi transaksi Pemda di Maluku, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan, diantanya koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemda terkait tentang pelaksanaan pengembangan elektronifikasi untuk mendukung transaksi di lingkungan Pemda berupa Rapat Koordinasi (Rakor) dan kunjungan koordinasi ke Pemda, Instansi dan Lembaga.

Berikutnya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait elektronifikasi untuk mendukung transaksi di lingkungan Pemda dengan menghadiri salah satu narasumber dari Kemendagri dan mengundang peserta dari Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya juga instansi terkait dan perbankan.

"Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda termasuk memberikan bantuan perjalanan dalam rangka studi tiru penerapan SP2D online di BPKAD Provinsi Banten dan BPD Banten," ungkap Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku itu. (Laura Sobuber)

Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi Birokrasi

Posted: 13 Dec 2018 04:48 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff mengajak para Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi tersebut untuk mendukung amanat reformasi birokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berdayaguna serta berhasil.

"Jabatan struktural yang dilaksanakan oleh BPKP saat ini adalah tuntutan manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa," harap dia saat menyampaikan Sambutan dalam Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP serta Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Lantai 7 Kantor Gubernur pada Kamis (13/12).

Assagaff mengatakan kepada para Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku di 11 Kabupaten dan Kota yang baru saja dilantik, diantaranya Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Kota Ambon dan Tual untuk memaknai momen pengukuhan tersebut secara positif sebab BPKP sebagai institusi pengawasan telah melalui proses penempatan yang direncanakan dengan baik dan benar.

Ia mengaku sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah bekerjasama dengan BPKP dalam mewujudkan e-Government and Clean Governance, dimana beberapa tenaga BPKP yang ditempatkan di Pemprov Maluku telah turut membantu pengelolaan keuangan daerah.

Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi Birokrasi

Orang nomor satu di Provinsi tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada BPKP atas kerjasamanya selama ini, sehingga dalam 3 tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Pemilihan Kepala BPKP ini telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kinerja instansi dan layanan publik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati tugas dan pengabdian kita kepada bansa dan Negara, khususnya bagi Provinsi Maluku yang kita cintai," katanya.

Kemudian acara pun berlanjut dengan penandatanganan MoU Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi SIMDA Keuangan SP2D Online oleh Pemprov Maluku dan Kabupaten serta Kota se Maluku, perwakilan BPKP se-Maluku dan Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut).

Turut hadir dalam kegiatan itu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs. Bonny Dwiyanto, Direktur Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah 3, Bupati dan Walikota se-Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Kepala Perwakilan OJK Maluku, Pimpinan Direksi Bank Maluku-Malut, Pimpinan Direksi Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Kepala BPKAD Kabupaten dan Kota se-Maluku. (Laura Sobuber)

Fendri Navyanto Raminta Buka Apel Danramil Dan Babinsa se Kodim Ambon

Posted: 13 Dec 2018 08:06 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Apel Danramil dan Babinsa Tersebar Kodim 1504/Ambon TA. 2018 secara resmi dibuka oleh Dandim 1504/Ambon, Letkol Inf Fendri Navyanto Raminta, bertempat di Lapangan Dodik Bela Negara, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (12/12).

Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat komando kewilayahan ditingkat Koramil khususnya para Babinsa sebagai pelaksana Binter di tingkat Desa, maka dilaksanakan apel Danramil dan Babinsa tersebar tahun 2018.

"Di harapkan kegiatan ini sebagai silahturahmi dan harus diikuti dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Kodim yang ada di Indonesia,"pungkas Dandim.
Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri, luar ruangan dan alam. (Penrem151)