Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Yasin Payapo Sediakan Rumah Susun PNS Seram Bagian Barat.

Yasin Payapo Sediakan Rumah Susun PNS Seram Bagian Barat

Yasin Payapo Sediakan Rumah Susun PNS Seram Bagian Barat
HUT ke 83 Gereja Protestan Maluku (GPM) Jadi Manifestasi Kemerdekaan
Pemkab MBD Gelar Rakor Perumusan Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Sosial
Jelang HUT ke 443, Pemkot Ambon Gelar Karnaval Musik
Pengusaha Untung Pakai Mesin Kasir Tunai Milik Pemda MTB

Posted: 06 Sep 2018 04:29 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd menghadiri dan meletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten SBB pada Kamis (6/9).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah terus berupaya menyediakan hunian yang representative untuk para pegawai. Salah satu bentuk nyata adalah pada hari ini akan kita lakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun bagi pegawai negeri sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

"Kedepan kami juga akan mendatangkan pihak investor dan penggiat perumahan untuk membangun dan menyediakan rumah tapak kepada masyarakat dan juga PNS. Kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kami juga terus berupaya memberikan sentuhan peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS)" ucap Bupati.

Lanjutnya, pembangunan rumah susun yang dibangun ditempat ini merupakan program Pemerintah Pusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui alokasi dana APBN.

"Harapan kami dan harapan kita semua semoga kedepan program-program semacam ini juga dapat dikucurkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat. Olehnya itu kami sangat mengharapkan doa dan dukungan kita semua terutama para pemangku kebijakan didaerah ini untuk terus bersinergi dan mendukung Pemerintah Daerah dimasa-masa yang akan datang," ujar dia. (HumasSBB)

HUT ke 83 Gereja Protestan Maluku (GPM) Jadi Manifestasi Kemerdekaan

Posted: 06 Sep 2018 03:19 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengungkapkan sukacita perayaan Hari Ulang Tahun ke-83 Gereja Protestan Maluku (GPM) yang dirasakan oleh seluruh warga Jemaat GPM merupakan suatu manifestasi kesadaran historis sebagai satu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

"Kesukacitaan itu, adalah sebab sudah menjadi kesepahaman kita bersama bahwa kemandirian GPM di tahun 1935, didorong oleh semangat kebebasan atau kemerdekaan, untuk menjadi gereja merdeka, mandiri dan lepas dari ikatan hirarkhis dan administratif Pemerintah Hindia Belanda, jejak-jejak sejarah itu perlu dipahami dalam semangat Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diperankan oleh tokoh-tokoh pejuang lokal di daerah-daerah," ujar Sahuburua dalam sambutannya mewakili Gubernur Maluku Said Assagaff di pada perayaan HUT GPM di Gereja Maranatha Ambon pada Kamis (6/9).

Tema HUT GPM ke 83 "Gereja Bersyukur: Mencintai Kebenaran dan Damai" (Zakharia pasal 8 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9) adalah wujud kesadaran iman GPM tentang kasih TUHAN, sebab bangsa yang besar ini telah diluputkan dari berbagai krisis kemanusiaan, dan diajarkan untuk mencintai kebenaran dan damai.

"Untuk itu saya berterima kasih kepada GPM, sebab telah memerankan dirinya dalam pergumulan perdamaian di Maluku" tambah Sahuburua.

Konsep Gereja Orang Basudara ikut terkristalisasi merawat perdamaian dan memperkuat seluruh tekad untuk tidak saja merancang bangun Maluku sebagai laboratorium Hidup Orang Basudara di Indonesia dan Dunia, tetapi lebih dari itu, soal kehormatan dalam indentitas orang bersaudara.

GPM telah turut mendukung, dan ikut membesarkan serta selalu mendukung upaya-upaya pemerintah untuk ikut bersama-sama memperkuat karakter dan persaudaraan di Maluku. Karena itu GPM bersama dengan agama-agama yang lain telah meng-orkestra Citra Maluku, sebagai negeri yang aman dan toleran.

GPM bersama dengan agama-agama lain juga telah mengaktualisasi diri untuk membanguan sebuah formasi pembangunan dengan peningkatan taraf ekonomi di pelosok-pelosok. Sektor pendidikan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ikut dirangsang oleh program-program gereja, membantu proses pembangunan kesadaran sipil, kesadaran hukum, dan perdamaian itu sendiri.

"Dalam kesadaran itulah, maka saya berani mengatakan, bahwa kemitraan gereja dan pemerintah, bukan sebuah tindakan politis semata. Sebab kemitraan yang bersifat politis akan menjebak pemerintah dan birokrasi sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan" ucap Zeth.

Melalui sambuatannya Wakil Gubernur Maluku juga berharap bahwa Pemerintah Baru yang akan dilantik pada 11 Maret 2019 mendatang, GPM harus terus memainkan peran kritis positif dan konstruktif, sebab kemajuan yang diraih hari ini harus semakin meningkat, dan kelemahan-kelemahan yang ada harus dibenahi dalam spirit waktu.

"Memang tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu itu sangat berharga. Memiliki waktu tidak membuat dan menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik, adalah sumber dari semua kekayaan dan keberhasilan" tambahnya.

"Anak ayam turun 12, mati 1 tinggal 11. GPM semakin berkelas, Topang Maluku maju berkualitas. Jika Memancing ke kali, jangan lupa membawa roti. GPM selalu dihati, katong ingat sampe mati," pantun Wagub dalam penutup sambutannya kepada warga GPM. (HumasMaluku)

Pemkab MBD Gelar Rakor Perumusan Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Sosial

Posted: 06 Sep 2018 10:45 AM PDT

TIAKUR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku gelar Kegiatan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Masalah Sosial Tahun 2018 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) MBD pada Rabu (5/9).

Kegiatan tersebut di hadiri oleh 150 orang peserta dari unsur Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan Kepala Desa, serta menghadirkan tiga narasumber di antaranya Drs, Johozua Max Yoltuwu, M.Si, MA, dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, Drs, Ahmad Juhari, Mp dari Kementerian Sosial RI dan Charles Gigir Anidlah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Rapat Koordinasi yang di buka langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas N. Orno dan di tandai dengan pemukulan tifa tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Mewujudkan Implementasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dengan Merumuskan Kebijakan dan Mensinergikan Berbagai Upaya Penanggulangan Masalah Sosial di MBD.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan, informasi rencana-rencana dan evaluasi kinerja program penanggulangan masalah sosial sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2021. (DiskominfoMBD)

Jelang HUT ke 443, Pemkot Ambon Gelar Karnaval Musik

Posted: 06 Sep 2018 09:01 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-443 Kota Ambon, Provinsi Maluku dan dalam rangka mendukung Ambon sebagai Kota Musik Dunia, Hari ini, Kamis (6/9), Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Karnaval Musik mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kota Ambon, yang dimulai dari depan Gedung Balaikota Ambon.

Karnaval Musik yang baru pertama kali digelar ini diikuti 47 seniman musik yang ada di Kota Ambon.

Karnaval tersebut dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didampingi oleh Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru serta para pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.

Walikota Ambon dalam sambutannya menyampaikan, Karnaval Musik yang dihadiri oleh berbagai paguyuban nasional dan organisasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-443 Kota Ambon ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali digelar.

Menurut Walikota, setelah dievaluasi, kedepan pihak Pemkot Ambon akan mengundang seniman dari kota-kota lain untuk terlibat dalam karnaval musik seperti ini sehingga akan dibuat semenarik dan seramai mungkin. (DiskominfoAmbon).

Pengusaha Untung Pakai Mesin Kasir Tunai Milik Pemda MTB

Posted: 06 Sep 2018 02:55 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Mesin Cash Register atau Mesin Kasir Tunai milik Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) MTB yang dipinjam pakaikan ke 15 restoran atau rumah makan dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) sangat menguntungkan para pengusaha.

Menurut Penanggung Jawab Warung Makan Bete-Bete, Dendi bahwa Mesin Cash Register dengan kombinasi antara mesin Point of sales (POS) dan Cash Drawer tersebut sangat mudah untuk digunakan dan menguntungkan pihaknya dalam melakukan transaksi pembayaran.

"Menguntungkan sekali karena sangat membantu kami dalam proses pembayaran," kata Dendi kepada Lelemuku.com, pada Selasa (21/8).

Ia mengaku jika pihaknya sendiri sudah menggunakan mesin berbasis android tersebut sejak tanggal penggunaan yang ditetapkan oleh Pemda MTB, yaitu pada 11 Agustus 2018 lalu.

Hal senada juga diakui oleh Penanggung jawab House Of The Coffee Joas atau Rumah Kopi Joas, Ines R. D. Kormasela bahwa sejak digunakannya mesin tersebut pihaknya sama sekali tidak mengalami masalah. Hanya saja, jika terjadi pemadaman aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dirinya akan melakukan transaksi secara manual dan kemudian, akan pindahkan salinan tersebut ke mesin kasir pada saat listrik kembali menyala.

"Mesin ini tidak susah karena kayak telepon genggam, kan android jadi mudah digunakan. Dari tanggal 11 hingga sekarang pemakaian lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Kalau lampu padam saya akan tulis di kertas, kemudian setelah nyala langsung saya masukan ke mesin kasir," kata dia kepada Lelemuku.com di rumah kopi yang beralamat di Ruko Jalan Mathilda Batlayeri Nomor 03 B Saumlaki, pada Rabu (29/8).

Ines menuturkan jika pihaknya meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) MTB agar merubah format pembayaran yang sebelumnya telah ditambahkan dengan pajak 10 persen. Karena dari pengalamanya banyak pelanggan yang komplen jika harga pada struk pembayaran tidak sesuai dengan harga pada menu.

Dan setelah format tersebut diubah, pihaknya akan melakukan transaksi dengan harga normal dan kemudian akan melampirkan pajak 10 persen pada struk tersebut sehingga pelanggan percaya dan bisa menerima penambahan harga itu.

"Pertama kan mereka format harga langsung sudah ditambahkan dengan pajak, contoh coklat panas kan Rp25.000, pas trusknya keluar sudah 27.500. Banyak pelanggan yang komplen, mereka bilang mahal karena tidak sesuai. Jadi kami minta diubah, buat saja dengan harga normal nanti kami yang hitung satu kali dengan tambah pajaknya. Setelah itu pelanggan sudah tidak komentar lagi," tuturnya.

Sementara itu Pemilik Warung Makan Mbak Tuti, Tuti mengungkapkan dengan penggunaan mesin tersebut pihaknya mendapatkan banyak manfaat yaitu dapat mengetahui keuntungan dari penjualannya serta dapat memperoleh ringkasan transaksi pada saat ingin membuat laporan pembukuan, tanpa harus mencatat dan menghitungnya secara manual lagi.

"Sangat bermanfaat sekali dan membantu kami, ringkasan transaksi itu jelas, jadi buat laporannya juga gampang." ungkap dia kepada Lelemuku, pada Selasa (9/4).

Sebelumnya Kepala Bapenda MTB, Rosias R. M. Kabalmay, S.Pt., M.Si pun berharap dengan adanya bantuan mesin tersebut para pemilik usaha dapat melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan kondisi nyata, yang tentunya akan berdampak positif pula pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak restoran atau rumah makan.

Berikut ke 15 Restoran atau rumah makan penerima bantuan tersebut adalah restoran yang memiliki tingkat pengunjung yang tinggi, diantaranya Harapan Indah, Enang Maria, Buritan, Warung Makan Alex, Ayah I, Sogol Pelabuhan, Mahameru, Hidayah, Gemilang, Mbak Tutik, Sari Laut, Jawa Supiyani, Dua Putra, Bete-Bete dan Warung Kopi Joas
Sistem pengoprasian dari mesin POS ini ialah terhubung dengan internet, kemudian dari transaksi online tersebut akan tercatat di monitor web yang bisa langsung diakses oleh Bapenda MTB dan sistemnya sendiri memiliki alat (hardware) dan program (software) yang digunakan untuk mencatat transaksi, stock barang dan dilengkapi juga dengan system laporan manajemen yang terintegrasi. (Laura Sobuber)