AMBON, KALWEDO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Maluku, akan meluncurkan program aplikasi Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SIRR) Pascabencana Kota Ambon berbasis WebGIS pada akhir Juni 2017.
Program itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi e-government system, kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Ambon Ronald Lekransy di Ambon, Senin.
"Sistem tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic-Government," katanya.
Menurut dia, SIRR Pascabencana Kota Ambon Berbasis WebGIS difokuskan untuk Kecamatan Leitimur Selatan sebagai upaya transformasi pemerintah atau birokrasi.
Program jangka pendek SIRR Berbasis WebGIS akan diluncurkan dengan memilih lokasi perioritas yaitu kecamatan Leitimur Selatan. Sedangkan untuk empat kecamatan lain di Kota Ambon akan berproses pada program jangka menengah dan jangka panjang di tahun 2018/2019 dan di mulai dengan penambahan perangkat (software dan hardware) di tahun 2017.
"Sistem ini akan tergambau upaya untuk melakukan transformasi pemerintah atau birokrasi,dengan menghilangkan sekat birokrasi masing masing OPD, guna sebuah perbaikan proses kerja terkait pelayanan kebencanaan di Kota Ambon pasca bencana," katanya.
Ronald menjelaskan, data sangat diperlukan untuk proses manajemen bencana, terutama dalam konteks pengembangan dan perencanaan yang terintegrasi, karena dengan basis data yang baik akan membuat penanganan bencana menjadi lebih efektif dan efisien.
"Karena itu dalam kaitan dengan upaya memaksimalkan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Ambon, perlu adanya pembaruan terhadap sistem data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri," ujarnya.
Kemajuan teknologi saat ini BPBD Kota Ambon membangun gagasan untuk mengimplementasikan salah satu program aplikasi GIS ke dalam bentuk informasi secara online.
Manfaat Sistem informasi geografis (GIS) dalam Perencanaan Wilayah dan Kota salah satunya adalah Disaster Management, artinya, aplikasi GIS dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.
"Misalnya saat bencana tsunami menerjang Aceh dan Nias Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias (BRR Aceh-Nias) menggunakan GIS untuk memetakan kondisi terkini dan menentukan prioritas pembangunan di lokasi yang paling parah kerusakannya," tandas Ronald.
Ditambahkannya, manfaat yang diharapkan berdampak luas terhadap organisasi BPBD Kota Ambon, stakeholder, kepada Pemerintah Kota Ambon, dan kepada masyarakat.
Untuk BPBD Ambon dapat memiliki data rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WebGIS, dokumen kontrol program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta meningkatnya kinerja BPBD melalui perubahan beberapa aspek utama yakni data, sumberdaya manusia,perangkat dan aspek tata laksana.
Manfaat bagi Pemkot Ambon yakni sumber informasi, memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hak mereka tidak diabaikan, dan pedoman masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol. (antara)
Program itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi e-government system, kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Ambon Ronald Lekransy di Ambon, Senin.
"Sistem tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic-Government," katanya.
Menurut dia, SIRR Pascabencana Kota Ambon Berbasis WebGIS difokuskan untuk Kecamatan Leitimur Selatan sebagai upaya transformasi pemerintah atau birokrasi.
Program jangka pendek SIRR Berbasis WebGIS akan diluncurkan dengan memilih lokasi perioritas yaitu kecamatan Leitimur Selatan. Sedangkan untuk empat kecamatan lain di Kota Ambon akan berproses pada program jangka menengah dan jangka panjang di tahun 2018/2019 dan di mulai dengan penambahan perangkat (software dan hardware) di tahun 2017.
"Sistem ini akan tergambau upaya untuk melakukan transformasi pemerintah atau birokrasi,dengan menghilangkan sekat birokrasi masing masing OPD, guna sebuah perbaikan proses kerja terkait pelayanan kebencanaan di Kota Ambon pasca bencana," katanya.
Ronald menjelaskan, data sangat diperlukan untuk proses manajemen bencana, terutama dalam konteks pengembangan dan perencanaan yang terintegrasi, karena dengan basis data yang baik akan membuat penanganan bencana menjadi lebih efektif dan efisien.
"Karena itu dalam kaitan dengan upaya memaksimalkan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Ambon, perlu adanya pembaruan terhadap sistem data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri," ujarnya.
Kemajuan teknologi saat ini BPBD Kota Ambon membangun gagasan untuk mengimplementasikan salah satu program aplikasi GIS ke dalam bentuk informasi secara online.
Manfaat Sistem informasi geografis (GIS) dalam Perencanaan Wilayah dan Kota salah satunya adalah Disaster Management, artinya, aplikasi GIS dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.
"Misalnya saat bencana tsunami menerjang Aceh dan Nias Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias (BRR Aceh-Nias) menggunakan GIS untuk memetakan kondisi terkini dan menentukan prioritas pembangunan di lokasi yang paling parah kerusakannya," tandas Ronald.
Ditambahkannya, manfaat yang diharapkan berdampak luas terhadap organisasi BPBD Kota Ambon, stakeholder, kepada Pemerintah Kota Ambon, dan kepada masyarakat.
Untuk BPBD Ambon dapat memiliki data rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WebGIS, dokumen kontrol program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta meningkatnya kinerja BPBD melalui perubahan beberapa aspek utama yakni data, sumberdaya manusia,perangkat dan aspek tata laksana.
Manfaat bagi Pemkot Ambon yakni sumber informasi, memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hak mereka tidak diabaikan, dan pedoman masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol. (antara)