AMBON - Disaat publik mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang menyewa kapal motor (KM) Doloronda untuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), reaksi Pemprov biasa saja. Alasannya, Musrembang di atas kapal untuk mengejar predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016.
Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho menjelaskan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan sebagai ajang perbaikan Predikat Maluku dalam laporan keuangan akhir tahun 2016 mendatang.
“Ajang musrembang yang digelar di atas kapal Dolo Ronda dengan rute Ambon- Ternate- Bitung begitu sebaliknya guna membahas perbaikan predikat laporan keuangan pemerintah provinsi yang kini dalam status Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”kata Sihaloho yang didampingi Kepala Bagian Humas Pemprov Maluku Bobby Palapia,Senin (11/4).
Menurutnya, harapan seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Maluku adalah menciptakan perbaikan Maluku mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Jadi itu harapan kita untuk bisa meraih predikat tersebut. Untuk itu, kita sementara melakukan perbaikan administrasi pemerintahannya,”jelasnya.
Sementara itu, ada beberapa item pembangunan yang menjadi pokok bahasan dalam musrembang tersebut diantaranya soal kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, percepatan kawasan perbatasan dan tata kelola pemerintahan.
Sebelumnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) A. Tahitu mengatakan, Musrembang di kapal mengelilingi beberapa Provinsi hanya buang-buang anggaran.
"Cara seperti itu tentunya memerlukan biaya yang banyak. Baik itu biaya kapal, ditambah dengan SPPD setiap SKPD. Bayangkan saja, berapa banyak SKPD dilingkup Pemprov Maluku. Hal ini tentu membuangbuang anggaran, mengapa kegiatan itu tidak dilakukan di Ambon saja, kan lebih bagus dan biaya juga murah?" jelasnya. (kilasmaluku)