AMBON - Dinas Perhubungan Maluku meminta Komisi C DPRD setempat tidak merekomendasikan penenggelamkan kapal perintis yang dinilai sudah tidak layak beroperasi di daerah ini."Kami berharap jangan ada rekomendasi KM. Maloli dibakar atau ditenggelamkan, tetapi sebaiknya diusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk diganti dengan kapal perintis yang lebih besar kapasitasnya yakni mencapai 2.000 DWT," kata Kadishub Maluku, Benny Gaspersz di Ambon, Selasa.
Penjelasan Benny disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD Maluku dengan Dishub, Dinas PU, PT. Pelni dan KSOP, dipimpin Fredrik Rahakbauw selaku ketua komisi.
Dalam rapat kerja tersebut, Habiba Pelu selaku anggota komisi meminta perhatian serius Dishub dan KSOP dalam mengoperasiakn kapal-kapal perintis, termasuk KM Maloli yang sering mengalami kerusakan akibat tidak dirawat secara baik oleh perusahaan operator kapal.
Menurut Benny, sejak sepuluh tahun lalu pemerintah memberikan tiga unit kapal perintis ke Maluku berukuran 500 DWT yakni KM. Maloli, KM. Banda Naira, serta KM. Manusela.
Kemudian masih ada beberapa kapal perintis lainnya yang diproduksi sejak 2012 dan masih beroperasi di Maluku.
Sekarang ini sudah ada kebijakan baru dari Kemenhub untuk mengoperasikan kapal perintis berukuran 2.000 DWT, sebab kapal berbobot mati 500 DWT dinilai tidak cocok dengan kondisi perairan laut Maluku.
"Jadi komisi sebaiknya merekomendasikan KM. Maloli dialihkan ke tempat lain dan minta Kemenhub menggantikannya dengan kapal perintis yang lebih besar agar cocok dengan kondisi geografis wilayah Maluku," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan kapal khusus pengangkut ternak milik masyarakat untuk diantar-pulaukan.
"Rencananya sudah bisa beroperasi pada 2017 dan kita di Maluku mendapatkan jatah satu kapal khusus ternak," tandas Benny.
Namun untuk masalah rute pelayaran dan masalah tekhnis lainnya belum diketahui pasti, sebab nantinya akan ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. (Antara)