Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Bitto Zilvester Temmar Diminta Buktikan Restu Pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara.
AMBON- Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Bitto Zilvester Temmar, secara terbuka telah merestui dan mendukung pemekaran pemekaran Kecamatan Tanimbar Utara menjadi kabupaten.
Tapi Tokoh Masyarakat Tanimbar, Nicko Ngilyaratan, secara tegas menyarankan jangan terpancing dengan dukungan Temmar.
Kata Ngilyaratan, apa yang dikatatan Bupati Temmar masih harus dibuktikan secara kongkrit. Sebab kata Ngilyaratan, Temmar merupakan orang yang paling keras menentang pemekaran Tanimbar Utara. Sehingga aneh bila sekarang mendukung.
“Saya sarankan untuk masyarakat, sebaiknya kita berlaku Thomas, artinya lihat bukti dulu baru kita percaya. Jangan keburu percaya dengan iming janji Temmar,” saran Ngilyaratan, yang disampaikannya kepada wartawan, kemarin.
Ngilyaratan menjelaskan, masyarakat Tanimbar harus mengetahui bahwa, saat ini ada moratorium pemekaran. Sehingga tidak ada pemekaran yang bisa dilakukan, meskipun seluruh elemen meendukung, bupati, serta seluruh masyarakat.
Moratorium ini berlangsung selama beberapa tahun. Artinya, sampai turun Jokowi dari presiden mungkin baru dibuka kran pemekaran yang sedang ditutup.
“Sah-sah saja kalau saat ini kita berjuang mempersiapkan segalanya sesuai aturan normativ. Tetapi sebagai putra Tanimbar, saya sangat sedih kalau melihat masyarakat kita diiming janji-janji tak pasti. Kita harus bicara fakta bukan andai. Rakyat jangan dibuat seakan-akan tahun ini pemekaran itu sudah jadi,” kata dia.
Ngilyaratan juga menjelaskan, sesuai draf Dearah Otonom Baru (DOB) peninggalan Mantan Presiden RI SBY, saat ini ada 65 daerah calon pemekaran. Dari 56 daerah tersebut tidak ada satu pun daerah Maluku yang masuk, termasuk Tanimbar Utara.
“Mari bicara fakta, bukan kebohongan. Sebagai anak-anak adat, jangan kita obok-obok rakyat di daerah kita sendiri hanya demi kepentingan tertentu,” tegasnya. [Fajar]
Ambon
bitzael silvester temmar
kabupaten tanimbar utara
nicko ngilyaratan
pemekaran
peristiwa
Politik
Utama